Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

SBY Keluarkan Keppres Ganti Istilah China dengan Tionghoa

Masjid Lautse Jakarta tempat komunitas Muslim Tionghoa berkumpul
Bagikan:

Hidayatullah.com—Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera tentang istilah “Tjina” (China) menjadi Tionghoa.

Dalam Keppres yang ditandatangani pada Jumat 14 Maret 2014 itu, Presiden SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dengan pertimbangan istilah “Tjina” sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967, yang pada pokoknya merupakan pengganti istilah “Tionghoa/Tiongkok” telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa,.

“Karena itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” bunyi Menimbang poin b Keppres tersebut dikutip laman Setkab, Selasa, (18/03/2014).

Presiden juga menjelaskan, sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka dipandang perlu sebutan yang tepat bagi negara People’s Republic of China  dengan sebutan negara Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam diktum menimbang Keppres itu disebutkan, bahwa ketika UUD 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan China melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia.

Karena itu, melalui Keppres No. 12/2014 tertanggal 14 Maret 2014 itu itu, Presiden SBY mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967.

Selanjutnya, dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/China diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

“Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,” bunyi Keputusan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2014 itu.*

Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Muslimin Harus Mengerti mengapa harus Mentadabburi al Qur’an

Muslimin Harus Mengerti mengapa harus Mentadabburi al Qur’an

Jimly Sebut Revisi UU ITE Lebih Mudah Judical Review di MK

Jimly Sebut Revisi UU ITE Lebih Mudah Judical Review di MK

40.000 Guru PAI akan Dapat Pelatihan Kompetensi

40.000 Guru PAI akan Dapat Pelatihan Kompetensi

ICRS: Dakwahtaintmen Dinilai Jadi Penyebaran Masalah Pribadi dan Aib

ICRS: Dakwahtaintmen Dinilai Jadi Penyebaran Masalah Pribadi dan Aib

Tidak Nafsi-Nafsi, Muslimah Perlu Memiliki Kesadaran Politik

Tidak Nafsi-Nafsi, Muslimah Perlu Memiliki Kesadaran Politik

Baca Juga

Berita Lainnya