Rabu, 26 Januari 2022 / 22 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Akhiri Jabatan, Presiden SBY Diharapkan segera Terbitkan PP Soal Jilbab

sby kanker Merdeka
Bagikan:

Hidayatullah.com–Maneger Nasution, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan untuk mengakhiri polemik seputar penggunaan jilbab bagi para muslimah yang bekerja di instansi negara maupun swasta, maka Presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP).

“Komnas HAM mendorong Presiden sebagai kepala negara atau pemerintah untuk mengambil alih tanggung jawab dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang legalisasi pakaian seragam yang menyangkut simbol dan identitas keagamaan bagi warga negara di TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), kementerian, lembaga pendidikan, dan lembaga nonpemerintah atau swasta,” ujar Maneger kepada hidayatullah.com, Sabtu (08/03/2014) malam.

Maneger juga meminta DPR RI untuk mendesak Presiden RI agar menerbitkan PP tentang legalisasi pemakaian seragam yang berkaitan dengan simbol dan identitas keagamaan tersebut.

Menurut Maneger, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan PP tentang jilbab, maka ini catatan sejarah yang baik.

“Ini adalah kesempatan yang baik bagi Presiden SBY, semoga bisa mencatat sejarah baru pada sisa-sisa periode beliau. Pastinya sejarah bangsa ini menunggu kearifan beliau,” kata Maneger.*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Terungkap! Ini 12 Aktor Intelektual di Balik Omnibus Law Cipta Kerja

Terungkap! Ini 12 Aktor Intelektual di Balik Omnibus Law Cipta Kerja

Pihak Keluarga Bangga Kepergian Almarhum Syahrie Oemar

Pihak Keluarga Bangga Kepergian Almarhum Syahrie Oemar

Aliansi Ormas Islam Sumut Advokasi Korban Aceh Singkil

Aliansi Ormas Islam Sumut Advokasi Korban Aceh Singkil

Harga Beras Naik, Anggota DPR Sebut Impor Untuk Stabilisasi

Harga Beras Naik, Anggota DPR Sebut Impor Untuk Stabilisasi

IPW Desak Komnas HAM Investigasi Operasi Densus 88

IPW Desak Komnas HAM Investigasi Operasi Densus 88

Baca Juga

Berita Lainnya