Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Setelah Kondom, Pemerintah Dinilai Legalkan Miras

[Ilustrasi] Minuman keras.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Setelah melegalisasi penyebaran kondom pada Pekan Kondom Nasional beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia dinilai telah melegalisasi peredaran minuman keras (miras).

Penilaian ini disampaikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melalui Koordinator Presidium Nasional Herdi Jayakusumah kepada Hidayatullah.com di Jakarta, Senin, 11 Shafar 1435 H (13/1/2014). Peraturan Presiden (Perpres) tentang miras baru-baru ini dinilai bentuk pelegalan barang memabukkan tersebut.

“Kini masyarakat dikejutkan oleh kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu mengeluarkan Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditandatangani SBY pada 6 Desember 2013. Melalui peraturan itu, pemerintah kembali mengkategorikan minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan,” jelas Herdi dalam rilis resminya.

Herdi mengatakan, peraturan tersebut akan berakibat timbulnya kebijakan legalisasi minuman beralkohol. Presiden SBY dinilai menambah beban para orang tua yang tengah membentengi generasi muda dari dampak buruk miras.

“Bagaimana mungkin seorang pemimpin negara mengeluarkan kebijakan yang merugikan generasi bangsa ini?” ketusnya.

KAMMI dengan tegas menyatakan sikapnya, mengutuk kebijakan Presiden SBY karena mengeluarkan Perpres Nomor 74 Tahun 2013.

“Mengajak masyarakat untuk memboikot, memberantas dan menjauhkan generasi muda  dari minuman beralkohol,” tambahnya.

Seperti diketahui, Perpres baru tersebut diteken SBY sebagai pengganti Keputusan Presiden (Keppres) sebelumnya yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada Juni 2013.

Melalui peraturan itu, pemerintah kembali mengkategorikan minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan.

“Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya,” bunyi Pasal 3 Ayat (3) Perpres 74/2013, seperti dimuat dalam laman resmi Sekretariat Kabinet.*

Rep: Muhammad Abdus Syakur
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

Adnin Armas:  “Perlu, Pembentukan Karakter Guru dengan Paradigma Islam”

Adnin Armas: “Perlu, Pembentukan Karakter Guru dengan Paradigma Islam”

Jutaan Anak Bangsa Menganggur, DPR Pertanyakan TKA China Diizinkan Masuk

Jutaan Anak Bangsa Menganggur, DPR Pertanyakan TKA China Diizinkan Masuk

Divhumas Polri Bantah Hentikan Penyidikan Kasus Pidato Provokatif Viktor

Divhumas Polri Bantah Hentikan Penyidikan Kasus Pidato Provokatif Viktor

Pengusul RUU Ketahanan Keluarga Diminta Sandingkan Draf dengan UU 52 Tahun 2009

Pengusul RUU Ketahanan Keluarga Diminta Sandingkan Draf dengan UU 52 Tahun 2009

HMI MPO: Fenomena FPI Harus Jadi Bahan Intropeksi Pemerintah

HMI MPO: Fenomena FPI Harus Jadi Bahan Intropeksi Pemerintah

Baca Juga

Berita Lainnya