Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

HNW: Anggaran 250 Milyar untuk Perempuan Indonesia Tak Jelas Efektifitasnya

baltyra.com
Beberapa Ibu asal Desa Saringembat, Kec. Tambakrejo, Bojonegoro, Jatim, mengendong kayu rencek hasil mencari di hutan. Adakah anggaran untuk mereka?
Bagikan:

Hidayatullah.com–Anggaran 250 Milyar untuk Perempuan Indonesia yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP) dinilai belum efektif pendayagunaannya.

Demikian disampaikan mantan Ketua MPR periode 2004-2009, Dr. Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam kegiatan launching Persatuan Majelis Taklim Indonesia (PERMATA), Jum’at (23/12/2013) di Jakarta.

Menurut HNW, anggaran milik Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan itu dinilai kurang efektif karena Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan hanya bekerja di Ibu Kota Negara dan kurang menjangkau perempuan yang ada di pedesaan.

“Dia tidak menjangkau kebutuhan masalah wanita di daerah-daerah,” jelas Hidayat.

Hidayat menjelaskan, bahwa saat ini dia dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mengkritisi besarnya anggaran untuk kementerian tersebut. Sementara kinerja di lapangannya hanya berpusat di Jakarta.

“Ke depan harus terus kita koreksi,” jelas HNW di hadapan para jamaah PERMATA.

HNW juga meminta para Muslimah untuk semakin sadar dalam melihat masalah politik. Majelis taklim juga harus berperan mengkritisi dan mengawal perkembangan kebijakan politik negara. Jangan mau hanya jadi tunggangan kampanye. Di saat calon legislative (Caleg) terpilih, aspirasi umat justru dilupakan.

“Ibu-ibu harus vokal terhadap keberadaan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, dia harus diperjuangkan agar sejajar dengan Kementerian Agama dan Pendidikan untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia,” tambahnya.

“Terlebih adanya ide-ide mengundang-undangkan gagasan liberal, padahal liberal itu adalah kebebasan yang kebablasan,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, istri HNW, Dr. Diana Thalib dalam orasinya menyampaikan, perempuan cerdas tidak harus jadi feminis dan liberal.*  

Rep: Thufail Al Ghifari
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Setuju Hukum Kebiri, Ketum MUI: Jika Kurang, Hukum Mati

Setuju Hukum Kebiri, Ketum MUI: Jika Kurang, Hukum Mati

Penetrasi Internet Indonesia Tertinggal dari Vietnam

Penetrasi Internet Indonesia Tertinggal dari Vietnam

Polisi Gerebek Praktik Pijat Plus Khusus Gay di Sumut

Polisi Gerebek Praktik Pijat Plus Khusus Gay di Sumut

Kemenag-DPR Sepakati BPIH Rp 34,1 Juta

Kemenag-DPR Sepakati BPIH Rp 34,1 Juta

Ikamat Dorong Kerja Sama Pemerintah Aceh dan Turki

Ikamat Dorong Kerja Sama Pemerintah Aceh dan Turki

Baca Juga

Berita Lainnya