Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

MUI Lebak Minta Pemerintah Keluarkan UU Pembatasan Politik Dinasti

Bagikan:

Hidayatullah.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak meminta pemerintah segera mengeluarkan Rancangan Undang-Undang pembatasan politik dinasti pada pemilihan kepala daerah karena rawan praktek korupsi dan merusak demokrasi di tanah air.

“Kami mendesak RUU politik dinasti segera dikeluarkan untuk mencegah praktik korupsi,” kataKetua MUI Bidang Fatwa Kabupaten Lebak, KH Baijuri di Rangkasbitung, Ahad (13/10/2013)dikutip Antara.

Selama ini, kata dia, banyak kasus-kasus kepala daerah di tanah air terjadi politik kekeluargaan sehingga akan melahirkan praktik kolusi dan nepotisme.

Politik dinasti akan melahirkan kekuasaan yang sesat dan membuat birokrasi tidak akomodatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

Selama ini, penyelewangan APBD sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintahan yang mencakup keluarga, kerabat dan koleganya.

“Kita minta pemerintah dan DPR harus segera membatasi politik kekeluargaan. Jabatan kepala daerah cukup dua periode saja dan keluarganya tidak boleh maju pada pilkada,” katanya.*

Rep: Akbar Muzakki
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Ujian Terbuka Al-Qur’an, SMP Ar-Rohmah Malang Hadirkan Penguji dari Somalia

Ujian Terbuka Al-Qur’an, SMP Ar-Rohmah Malang Hadirkan Penguji dari Somalia

Penginapan Khaththath sebelum Ditangkap, Ketum Parmusi: Saya yang Bayari

Penginapan Khaththath sebelum Ditangkap, Ketum Parmusi: Saya yang Bayari

PKB Disebut Minta Jatah 10 Kursi Menteri ke Jokowi

PKB Disebut Minta Jatah 10 Kursi Menteri ke Jokowi

Amrozi CS Cabut Kuasa Hukumnya Dari Tim Pengacara Bulan Bintang

Amrozi CS Cabut Kuasa Hukumnya Dari Tim Pengacara Bulan Bintang

JAT Bantah Pelaku Penembakan di Palu adalah Anggotanya

JAT Bantah Pelaku Penembakan di Palu adalah Anggotanya

Baca Juga

Berita Lainnya