Senin, 29 November 2021 / 23 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

KPK akan Periksa Kembali Wakil Menteri Agama terkait Korupsi al-Quran

Bagikan:

Hidayatullah.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Dia akan diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al-Quran dan laboratorium Teknologi Informasi di Kementerian Agama.

Nasaruddin yang sudah hadir di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/6/2013), tak berkomentar. Nasruddin yang mengenakan baju muslim lengkap dengan kopiah hitam, hanya melempar senyum saat dimintai komentar oleh wartawan.

Nasaruddin yang saat proyek berlangsung masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini, akan diperiksa untuk tersangka yang juga merupakan pejabat Kemenag, Ahmad Jauhari.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AJ (Ahmad Jauhari),” ujar Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha dikutip Antara.

Pada kasus ini, Ahmad Jauhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) telah ditetapkan sebagai tersangka. Ahmad disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap dalam proses pengaturan anggaran yang berkaitan dengan pengadaan penggandaan al-Quran di Kemenag, dimana Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabbar dan anaknya Dendy Prasetya sudah lebih dulu menerima hukuman penjara masing-masing 12 dan 8 tahun.

Selain itu, dalam vonis bapak-anak itu, hakim Pengadilan Tipikor menyebut sejumlah pihak menerima jatah dari proyek tersebut. Salah satunya adalah politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Namun Wakil Ketua DPR itu  sudah berkali-kali membantah terlibat kasus itu.*

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Khotibul Umam Wiranu Siap Gantikan Gus Ipul Pimpin Ansor

Khotibul Umam Wiranu Siap Gantikan Gus Ipul Pimpin Ansor

Program JKP dalam RUU Cipta Kerja Dinilai Hanya Menguntungkan Pengusaha

Program JKP dalam RUU Cipta Kerja Dinilai Hanya Menguntungkan Pengusaha

dai mitra pemerintah standardisasi dai 5

Gelar Standardisasi, MUI Ingin Lahirkan Dai Berkualitas

ICW akan Umumkan Daftar Politisi Hitam

ICW akan Umumkan Daftar Politisi Hitam

Gugatan Presidential Threshold Ditolak, Rizal Ramli Sebut MK Lebih Dengarkan Kekuasaan

Gugatan Presidential Threshold Ditolak, Rizal Ramli Sebut MK Lebih Dengarkan Kekuasaan

Baca Juga

Berita Lainnya