Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pembahasan RUU Jaminan Produk Halal Mandek

Bagikan:

Hidayatullah.com–Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) di DPR RI masih terjadi tarik ulur. Ada beberapa poin krusial yang membuat RUU ini jalan di tempat. Salah satunya soal siapa yang berwenang menjadi operator sertifikasi halal.

“Belum berkembang. Masih fokus membahas siapa lembaga yang berwenang mengurusi sertifikasi halal,” kata Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI kepada hidayatullah.com melalui sambungan telepon, Kamis (11/04/2013) siang.

Kata Nasir, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkeinginan diberikan mandat oleh pemerintah sebagai lembaga yang mengurusi sertifikasi halal. Tetapi ada pihak yang menginginkan pemerintah membuat lembaga atau badan baru.

Pada prinsipnya, jelas Nasir, pemerintah setuju jika MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal.

“Namun, yang jadi persoalan MUI itu kan ormas. Sementara masalah halal itu adalah tanggung jawab pemerintah,” jelas politisi asal Aceh ini.

Penjaminan produk halal ini, lanjut Nasir, memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga, tidak mungkin urusan ini dilakukan oleh ormas yang memiliki keterbatasan dana. Jika pun MUI ditetapkan sebagai pelaksana urusan halal, maka harus ada regulasi terkait aliran dana.

“Bisa saja MUI ditetapkan sebagai operator, tetapi  harus dibuat regulasi soal aliran dana dari pemerintah ke MUI yang digunakan untuk keperluan sertifikasi halal. Bagaimana pun MUI itu kan ormas,” demikian Nasir *

Rep: Ibnu Syafaat
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Fatwa MUI: Pendapat Sah atau Tidak Jumatan 2 Sesi, Bisa Dipilih Salah Satu

Fatwa MUI: Pendapat Sah atau Tidak Jumatan 2 Sesi, Bisa Dipilih Salah Satu

Narkoba peredaran pandemi covid-19

BNN: Hukuman Mati Pengedar Narkoba Harus Dilaksanakan

Sebelum Ditangkap, Zaim Sempat Pamitan di Akun Facebook

Sebelum Ditangkap, Zaim Sempat Pamitan di Akun Facebook

Kritik Larangan Cadar di Universitas Pamulang, Menag: Pemakaian Cadar Harus Dihargai

Kritik Larangan Cadar di Universitas Pamulang, Menag: Pemakaian Cadar Harus Dihargai

Indonesia Negara Keempat Terkorup di Dunia

Indonesia Negara Keempat Terkorup di Dunia

Baca Juga

Berita Lainnya