Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Tim Perumus: RUU Ormas Membolehkan Ormas Gunakan Asas Islam

Bagikan:

Hidayatullah.com–Dr. Firdaus Syam, MA anggota tim perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) mengatakan jika setiap Ormas boleh menggunakan asas-asas selain Pancasila. Hal ini dikatakan Firdaus dalam Diskusi Publik “Menimbang Maslahat dan Masfadat RUU Ormas Bagi Umat Islam, Bangsa, dan Negara Indonesia” yang diselenggarakan Forum Media Dakwah Indonesia (Formedia) di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat, Rabu (27/03/2013) siang.

“Asas dalam sebuah Ormas itu merupakan denyut nadi. Dalam RUU Ormas, setiap Ormas boleh mencantumkan asas-asas lain, seperti asas Islam,  tanpa harus melupakan mencantumkan asas Pancasila,” jelas Firdaus.

Kata Firdaus, ini hanya pada persoalan trik menyusun kalimat asas saja. Misalnya Ormas A mencantumkan azasnya dalam kalimat “Ormas A adalah Ormas keagamaan yang berakidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang bersumberkan al-Qur’an dan Hadits serta berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Jadi, tegas Firdaus, tidak benar jika RUU Ormas ini mengatur azas tunggal. “RUU ini sangat beda dengan UU No.8/1985 tentang asas tunggal Ormas pada masa Orde Baru,” tegas Firdaus yang juga sebagai tenaga ahli Kemendagri.

Firdaus menjamin jika RUU Ormas tidak akan membuat pemerintah berlaku represif. Jika ada pasal-pasal yang represif, maka dirinya yang pertama kali akan menolak. “Saya ini pengurus HMI yang pada tahun 80’an menolak asas tunggal,” kata alumni Pelajar Islam Indonesia (PII) ini.

Dilihat dari sisi historis, kata Firdaus, Ormas memiliki peran yang signifikan dalam perjalanan bangsa Indonesia ini. Maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membuat RUU Ormas yang bersifat represif. Soal cara pembubaran ormas misalnya, Firdaus menjelaskan, bahwa dalam RUU ini justru pembubaran ormas harus melalui Pengadilan yang sebelumnya telah melewati berbagai macam tahapan.

“Dalam RUU Ormas, Pemerintah tidak boleh semena-mena ambil tindakan.  Ada peringatan satu, dua, tiga, hingga nanti dibawa pengadilan. Itu (tahapan) paling ujung. Ini beda dengan UU No 8/1985 yang membolehkan pemerintah membubarkan satu Ormas tanpa proses pengadilan,” katanya. *

Rep: Ibnu Syafaat
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Di Forum Dunia, DPR Dorong Perlindungan HAM Pekerja Migran

Di Forum Dunia, DPR Dorong Perlindungan HAM Pekerja Migran

Doa Tahlil Laskar FPI

TP3 6 Laskar FPI Ajak Masyarakat Doa dan Dzikir Bersama Tanggal 16 Maret

Kasus Ahmadiyah Lebih “Seksi” dari Lia Eden

Kasus Ahmadiyah Lebih “Seksi” dari Lia Eden

Pakar: Sekolah Islam Harus Tanamkan Kejujuran

Pakar: Sekolah Islam Harus Tanamkan Kejujuran

Surat Suara Tercoblos di Malaysia Noda Demokrasi

Surat Suara Tercoblos di Malaysia Noda Demokrasi

Baca Juga

Berita Lainnya