Ahad, 28 November 2021 / 23 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Bambang Widodo Nilai Kepolisian Lebih Banyak Berpihak pada Pemodal

Bambang Wibowo: Densus 88 Harus Memperjelas Definisi Terorisme
Bagikan:

Hidayatullah.com–Independensi kepolisian sebagai penegak hukum dinilai belum berjalan dengan baik. Demikian pendapat dari pengamat kepolisian Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Bambang Widodo Umar. Menurut Bambang, saat ini kerja kepolisian lebih banyak berpihak kepada kepentingan pemodal. Akhirnya, ia menilai polisi jadi sering melanggar prosedur tahapan dalam sebuah kasus penegakan hukum di masyarakat.

“Salah satu contoh ya isu terorisme itu sendiri,” tegasnya kepada hidayatullah.com usai kegiatan “Musyawarah Akbar Demi Kedaulatan Bangsa” di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Kamis (14/02/2013) kemarin.

Menurutnya pendekatan kepolisian dengan prosedur ‘total war’ dalam isu terorisme sangat berlebihan. Pada kondisi lain, ia melihat polisi dengan Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 seperti kejar target pesanan. Akhirnya menurut Bambang bukan independensi penyelidikan yang terjadi tapi asal tuduh bahkan asal tembak.

“Semua yang ditembak itukan statusnya baru terduga, setelah ditangkap baru dikait-kaitkan,” jelas dosen di Sekolah Kajian Ilmu Kepolisian ini.

Bambang juga mempertanyakan kejelasan definis terorisme di Indonesia.  Saat ini menurutnya stigma terorisme yang sangat berdampak pada keluarga dan lingkungan seharusnya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk direhabilitasi nama baiknya.

“Dulu zaman Belanda pejuang Betawi seperti Si Pitung juga dianggap teroris oleh orang Belanda,” tambahnya.

Bambang juga menilai seharusnya penyelesaian masalah terorisme di Indonesia juga tidak selalu harus dengan cara destruktif. Terlebih menurutnya jika orang yang diduga teroris itu belum bisa dibuktikan secara nyata.

“Orang-orang yang ditembak Densus 88 itukan orang Indonesia, harusnya nggak perlu seperti itu sama bangsa sendiri,” ujarnya.

Ia berpendapat, selama independensi polisi tidak bisa dipisahkan dari kepentingan pemodal akan sulit membangun supremasi hukum yang adil di Indonesia. Selamanya pihak kepolisian hingga perangkat Densus 88 akan bergerak sesuai pesanan bukan atas dasar kebangsaan itu sendiri.*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Hamdan Zoelva: FPI Bukan PKI, Menyebarkan Kontennya Tak Bisa Dipidana

Hamdan Zoelva: FPI Bukan PKI, Menyebarkan Kontennya Tak Bisa Dipidana

Di Sumsel, Suplemen Makanan Ber-DNA Babi Ditarik dari Peredaran

Di Sumsel, Suplemen Makanan Ber-DNA Babi Ditarik dari Peredaran

Buku Terbitan INSISTS akan Diterjemahkan dalam Bahasa Asing

Buku Terbitan INSISTS akan Diterjemahkan dalam Bahasa Asing

Hendardi: Penembakan Saat Shalat Melanggar HAM

Hendardi: Penembakan Saat Shalat Melanggar HAM

FoZ Serukan Bangun Kembali Masjid Tolikara

FoZ Serukan Bangun Kembali Masjid Tolikara

Baca Juga

Berita Lainnya