Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

KAMMI: Tangkap Perampok Hambalang, Bubarkan Demokrat!

Logo KAMMI.
Bagikan:

Hidayatullah.com—Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menilai kasus Hambalang terjadi karena adanya perampokan sistematis politisi Demokrat. Ini terjadi mulai dari sektor pengusaha, legislatif dan eksekutif yang banyak melibatkan elite Demokrat.

“Kasus Hambalang ini jelas perampokan sistematis Partai Demokrat. Semua oknum pejabat yang terlibat adalah elite Demokrat. Mereka berkolaborasi merampok uang negara dengan perahunya masing-masing, “ demikian ujar Sekretaris Jenderal PP KAMMI Andriyana dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi hidayatullah.com, Rabu (19/12/2012).

Andriyana menambahkan, kerugian negara akibat kasus Hambalang sangat fantastis sehingga menyebabkan rakyat menderita. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus hambalang kerugian negara mencapai 243,6 milyar dengan rincian selisih pembayaran uang muka senilai Rp116,9 miliar ditambah kelebihan pembayaran atau pemahalan harga pelaksanaan konstruksi hingga Rp126,7 miliar yang terdiri atas mekanikal elektrikal sebesar Rp75,7 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp51 miliar.

“Ini uang rakyat dan dirampok para penguasa yang zalim. Untuk itu KAMMI mendesak KPK menangkap para koboi perampok anggaran Negara ini. Mereka jelas merupakan biang keladi keruntuhan Indonesia dan simbol kebobrokan moral pejabat negara, “ tegasnya.

Andriyana juga menegaskan, kasus Hambalang kental dengan indikasi tindak pidana pencucian uang. Partai Demokrat sukses menjadi tempat praktek pencucian uang sehingga harus dibubarkan.

“Berdasarkan data dan fakta, ada aliran dana hasil rampokan proyek Hambalang yang mengalir dalam kongres Partai Demokrat di Bandung. Untuk itu, Partai Demokrat harus dibubarkan, “ jelasnya.

Andriyana menambahkan, KAMMI juga menuntut Presiden SBY mundur dari jabatannya karena gagal mengatasi korupsi di Tanah Air. Ini dibuktikan dengan semakin buruknya indeks korupsi Indonesia, dimana berdasarkan rilis Transparancy Internasional indeks tingkat korupsi di Indonesia naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012.

“Presiden SBY harus mundur karena gagal mengatasi korupsi. Jika tidak mundur, KAMMI bersama rakyat akan menjalankan Reformasi jilid dua Januari nanti, “ pungkasnya.*

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

DKM Setuju Tabligh Akbar di Alun-alun Garut

DKM Setuju Tabligh Akbar di Alun-alun Garut

Kasus Poso Membesar karena Penanganan Densus 88 Berlebihan

Kasus Poso Membesar karena Penanganan Densus 88 Berlebihan

YLKI Minta Pemerintah Prioritaskan Urus Masalah Minimnya APD Nakes

YLKI Minta Pemerintah Prioritaskan Urus Masalah Minimnya APD Nakes

Soal Wiranto, Pakar Hukum: Eksekutif Tak Bisa Intervensi KPK

Soal Wiranto, Pakar Hukum: Eksekutif Tak Bisa Intervensi KPK

Paripurna Komnas HAM soal LGBT Akui Hak Dasar sebagai Manusia

Paripurna Komnas HAM soal LGBT Akui Hak Dasar sebagai Manusia

Baca Juga

Berita Lainnya