Sabtu, 22 Januari 2022 / 18 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

FPI Deklarasikan “Komnas HAM” versi Umat Islam

Acara deklarasi di Masjid al Islah
Bagikan:

Hidayatullah.com–Front Pembela Islam (FPI) mendeklarasikan Pusat Hak Asasi Manusia Islam Indonesia (PusHAMI) atau Indonesian Islamic Human Right Commission (IIHRC). Pendirian Pusat HAM Islam ini dinilai bertujuan untuk membela aspirasi umat yang selalu dikebiri oleh sistem dan hukum yang ada di Indonesia.

Menurut Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Shihab, sudah saatnya umat Islam menyingkirkan definisi HAM dari sudut pandang Barat. Selain itu, menurutnya definisi hak asasi manusia menurut Komnas HAM, dinilai selalu lambat dan tidak adil dalam membela kepentingan umat Islam. Mulai dari isu Ahmadiyah hingga fitnah terorisme yang menyudutkan kelompok sipil dari umat Islam.

“Komnas HAM yang ada selalu menggunakan definisi HAM ala barat, itulah mengapa kita perlu komnas HAM yang sesuai dengan syariat Islam,” tegas Habib Rizieq.

“Malam ini kita akan mendefinisikan HAM sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah,” jelasnya sebelum membacakan deklarasi bersama tersebut di Masjid Al Ishlah Petamburan Jakarta, Rabu (14/11/2012).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Bahtiar Nasir yang turut hadir juga memberikan dukungan  pendirian lembaga ini. Menurutnya, kehadiran Pusat HAM Islam saat ini memang menjadi kebutuhan penting umat Islam.

Terlebih ketika maraknya kasus penistaan agama dan tindakan aparat yang sering menembak tertuduh kasus terorisme tanpa pengadilan.

“Inilah tugas bersama kita, inilah yang dibutuhkan umat untuk membela hak asasi yang diinjak-injak kepentingan asing,” tegasnya.

Selain  para pengurus pusat FPI, hadir pula Muhammad Hariadi Nasution dan tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muslim.  Juga ustad Abu Jibriel dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan beberapa perwakilan ormas  Islam ikut yang tergabung dengan forum ini.

Wilayah kerja Pusat HAM Islam (PusHAMI) ini nanti akan ada 8 bidang. Di antaranya akan menyoroti kebijakan negara dan perundang-undangan, wanita, tenaga kerja, termasuk petani.*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

PKS: Provokasi Viktor Kader NasDem Bukan Sikap Pancasilais

PKS: Provokasi Viktor Kader NasDem Bukan Sikap Pancasilais

Pengacara: Mayoritas Ahli Hukum Sepakat Ahok Bersalah, Pantas Dipidana

Pengacara: Mayoritas Ahli Hukum Sepakat Ahok Bersalah, Pantas Dipidana

Guna Mengedukasi Orangtua, YKBH Gandeng HPO Gelar Seminar Parenting

Guna Mengedukasi Orangtua, YKBH Gandeng HPO Gelar Seminar Parenting

Tak Sampai Kourum, RUU Ormas Ditargetkan Selesai Pekan Depan

Tak Sampai Kourum, RUU Ormas Ditargetkan Selesai Pekan Depan

Hadiah Abdullah untuk Jakarta yang Tidak Tenggelam

Hadiah Abdullah untuk Jakarta yang Tidak Tenggelam

Baca Juga

Berita Lainnya