Selasa, 28 September 2021 / 20 Safar 1443 H

Nasional

Relawan Minta Pemerintah RI Desak Myanmar Permudah Distribusi Bantuan

Kamp pengungsian muslim Rohingya di pinggiran Sittwe, ibukota Rakhine, Myanmar.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Pemerintah Indonesia diharap mendorong pemerintah Myanmar mempermudah pendistribusian bantuan untuk muslim Rohingya di Myanmar.

Anggota tim relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari Indonesia Ferry Kuntoro setibanya di Indonesia, Jumat (02/11/2012), menjelaskan, relawan mengeluhkan distribusi bantuan bagi kaum muslim Rohingya yang dipersulit oleh pemerintah Myanmar.

Pasalnya, berbagai bantuan harus diberikan melalui pemerintah setempat, kemudian baru dibagikan kepada muslim Rohingya. Relawan ACT, lanjutnya, harus memiliki surat izin sebelum memberi bantuan, baik itu bantuan fisik seperti makanan, maupun bantuan berupa dana.

“Oleh karenanya kami langsung berkoordinasi dengan Kedubes RI,” ujar Ferry, seperti diberitakan laman Bisnis.

Besar harapan, ucap Ferry, bantuan kerja sama tidak hanya dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. “Harapannya pemerintah RI punya kebijakan untuk mendorong pemerintah Myanmar. Tentunya agar diperoleh solusi permanen,” tandas Ferry.

Ferry mengakui, kondisi di daerah perbatasan Myanmar-Bangladesh itu belum reda. Layaknya bara dalam sekam, sewaktu-waktu kondisi bisa kembali memanas.

Berbagai tindakan kecil, menurutnya, bisa menyulut api konflik. “Kondisinya itu disulut sedikit langsung panas, belum selesai sepenuhnya. Bahkan istilah muslim Rohingya saja diharamkan dan harus menggunakan istilah warga Rakhine. Para relawan maupun NGO-pun tidak boleh memakai atribut,” bebernya.*

Rep: Insan Kamil
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

Tersangka unlawful killing FPI

Pengacara IA: Ada Upaya Perbuatan Mulia Ditarik-tarik Supaya Jahat

Kemenag Buka Kembali Bantuan Program Penelitian

Kemenag Buka Kembali Bantuan Program Penelitian

Sofyan 10 Tahun, Gayus Hanya 7 Tahun

Sofyan 10 Tahun, Gayus Hanya 7 Tahun

Deputi Kementerian PP-PA Menilai Masalah Gender Itu Soal Kesepakatan

Deputi Kementerian PP-PA Menilai Masalah Gender Itu Soal Kesepakatan

Sudah Saatnya Pemerintah dan DPR Rumuskan RUU Anti Prostitusi

Sudah Saatnya Pemerintah dan DPR Rumuskan RUU Anti Prostitusi

Baca Juga

Berita Lainnya