Hidayatullah.com— Kelompok hak asasi kemanusiaan berbasis Kristen, Christian Solidarity Worldwide (CSW) mendesak pemerintah Inggris untuk menekan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang pekan ini sedang melakukan kunjungan ke nagara itu guna mendapat mendapat penghargaan “Knight Grand Cross in the Order of the Bath” atau gelar “Ksatria Salib Agung” dari Ratu Elizabeth II.
LSM yang didirikan tahun 1981 dengan tujuan melayani gereja teraniaya melalui sebuah surat resminya mendesak pemerintah Inggris untuk menekan Indonesia agar hak minoritas (Kristen di Indonesia, red) dilindungi dan perlindungan hukum diberikan secara adil dan merata untuk setiap kasus intoleransi agama.
“Kesempatan penting untuk menyampaikan beberapa pesan yang sangat jelas dan urgen,” kata Andrew Johnston, direktur advokasi CSW, dikutip media Kristen, christiantoday.com.
Surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Menteri Luar Negeri William Hague itu memaparkan bahwa intoleransi agama meningkat dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama di Papua Barat merupakan masalah yang mendesak dan serius. Masalah itu menjadi ancaman yang akan merusak kemajuan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi, pluralis, dan toleran, ujarnya.
CSW juga menyatakan keprihatinan atas penutupan paksa gereja-gereja oleh otoritas lokal di bawah tekanan kelompok Islam.
Ia juga menyebut kasus penutupan gereja di mana pemerintah lokal dinilai melanggar keputusan Mahkamah Agung (GKI Yasmin), yang memenangkan pihak Gereja, namun hingga saat ini gereja tersebut masih disegel.
“Dalam periode terakhirnya sebagai presiden, (SBY) memiliki kesempatan meneruskan warisan dalam menegakkan dan memperkuat tradisi Indonesia tentang pluralisme. Tapi, dia juga menghadapi bahaya bahwa ia akan dikenang sebagai presiden yang gagal menghentikan intoleransi agama yang meningkat,” ungkap Andrew.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Pemerintah Indonesia memang perlu bertukar pikiran dan pendapat dengan pemerintah dari negara-negara maju (baca Barat, red), mengenai penanganan konflik yang terjadi karena intoleransi agama. Selain itu perlu digaris bawahi bahwa kepentingan masyarakat luas adalah di atas segalanya, untuk itu maukah pemerintah turun langsung ke lapangan untuk melihat sendiri bagaimana penanganan berlangsung.
Sebelumnya, 50 orang asal Papua melakukan unjuk rasa terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di luar tempat tinggal Perdana Menteri Inggris David Cameron, di Downing Street No. 10, London, pada Rabu (31/10/2012).*