Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Dinilai Aneh Ruhut Sitompul Urus UU Zakat

Ruhut Sitompul urus UU Zakat? kemana Kader Partai Islam?
Bagikan:

Hidayatullah.com–Keberadaan Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul yang ikut mengurus masalah UU Zakat dinilai sangat tidak layak. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak serius dalam memikirkan masalah zakat yang merupakan aset umat Islam ini. Pernyataan ini disampaikan oleh Heru Susetyo,  kuasa hukum Komisi Masyarakat Zakat (Komaz) kepada hidayatullah.com, Rabu (24/10/2012).

“Banyak kok dari Komisi III yang lebih pantas membicarakan UU Zakat, kenapa Ruhut yang dimajukan? Kemana kader PKS, PPP, PKB dan partai Islam lainnya,” tegas Heru.

Heru juga meminta umat Islam untuk waspada dan kritis. Jangan sampai keberadaan zakat ini dijadikan sebagai ‘ATM pribadi’ oknum-oknum pemerintah. Umat Islam harus belajar dari kasus Dana Abadi Umat (DAU). Jika negara saja tidak amanah dalam mengurus masalah dana haji bagaimana mereka mau mengurus masalah zakat.

“Apalagi kalau sampai ada orang kristen ikut-ikutan bicara zakat, inikan menyakitkan umat Islam, jangan sampai dana zakat ini dipakai orang non Muslim,” tambahnya.

Heru juga mengkritisi sikap pemerintah sangat oportunis dalam UU Zakat ini. Pasalnya pemerintah dinilai selalu ingin mengambil alih aset-aset masyarakat yang menguntungkan bagi kantong-kantong eksekutif dan yudikatif. Sementara disisi lain, urusan-urusan pengentasan kemiskinan dan lapangan kerja yang menjadi kewajiban pemerintah justru ditinggalkan.

“Lagipula ada nggak UU yang mengurus dana umat Kristen, umat Budha hingga umat Hindu? Kan ini aneh. Umat Islam diintervensi sementara hak-hak syariat umat Islam dikebiri,” jelasnya lagi.*

Rep: Thufail Al Ghifari
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Waksekjen MUI: Ulama Harus Berdiri di Tengah Umat

Waksekjen MUI: Ulama Harus Berdiri di Tengah Umat

Novri: Doktrin Umat Yang Bermasalah adalah Nahi Munkar!

Novri: Doktrin Umat Yang Bermasalah adalah Nahi Munkar!

Disebut Massa Bayaran, Pimpinan DPR: 212 Gerakan Sosial

Disebut Massa Bayaran, Pimpinan DPR: 212 Gerakan Sosial

Disdik Jabar Akan Telusuri Asal LKS Komunis

Disdik Jabar Akan Telusuri Asal LKS Komunis

23 Ribuan LSL/Waria di Jabar, 1.500 Tempat Mangkalnya

23 Ribuan LSL/Waria di Jabar, 1.500 Tempat Mangkalnya

Baca Juga

Berita Lainnya