Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Angkatan Muda Muhammadiyah Menolak Revisi UU KPK

Bagikan:

Hidayatullah.com–Senin Pagi (01/10/2012) sekitar pukul 10.00 WIB, Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI didatangi oleh Organisasi Otonom (Ortom) Tingkat Pusat, di antaranya DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan PP Nasyiatul Aisyiyah (NA). Mereka hadir dalam rangka mendukung KPK dalam menolak revisi UU KPK. Wacana revisi UU KPK digelontorkan oleh Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu di Senayan, Jakarta.

Berdasarkan data ICW, partai politik yang mendukung revisi UU KPK adalah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara itu, PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan PKB belum menentukan sikapnya. Adapun Partai Gerindra, PPP, dan Partai Demokrat menolak revisi UU KPK. Sementara itu, PKS belum sepenuhnya satu suara karena Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan fraksinya menolak. Akan tetapi, masih ada anggota DPR asal Fraksi PKS yang mendukung revisi UU KPK.

Menurut Ketum DPP IMM, Djihadul Mubarok saat mendatangi gedung KPK dan berdiskusi dengan Pimpinan KPK, di antaranya Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, ditemani Johan Budi dan pimpinan lainnya  beserta Angkatan Muda Muhammadiyah lainnya seperti PP IPM dan PP NA aksi ini dibuat untuk dukungan terhadap KPK.

“DPP IMM, IPM, NA menolak keinginan DPR untuk melemahkan fungsi KPK, kami berpendapat bahwa fungsi KPK tidak boleh dilemahkan. Ditengah ketidakjelasan hukuman bagi koruptor, fungsi KPK masih dibutuhkan untuk memberikan efek jera ke koruptor. KPK harusnya didukung dan diperkuat dengan orang-orang yang punya integritas, bukan malah dilemahkan,” ujar Djihad.

“Aksi dukungan ini akan terus kami lakukan selama ada pihak-pihak yang bersemangat melemahkan KPK. DPP IMM, IPM dan NA akan mengawal isu pelemahan KPK dan menjadi garda terdepan untuk membela kepentingan masyarakat banyak. Kami menghimbau kepada Polri, Jaksa dan Hakim untuk memperkuat fungsi KPK bukan malah menarik petugasnya dari KPK. Jika memang dibutuhkan, petugas-petugas KPK bisa diambil dari luar (red: polri, jaksa dan hakim), intinya petugas yg punya kapasitas dan integritas. Kami menghimbau semua kader AMM (angkatan Muda Muhammadiyah) di daerah untuk mengawal dan mengawasi kinerja KPK dan pihak-pihak yang melemahkan KPK,” tambahnya.

Selain itu di tempat terpisah, Sekretaris PP IPM Dzar Al Banna, yang dihubungi via telpon mengatakan “KPK perlu dievaluasi tapi bukan dilemahkan, evaluasi untuk memperkuat fungsi-fungsi KPK. Jika benar inisiatif DPR untuk merevisi UU KPK seharusnya KPK dan akademisi juga dilibatkan dalam pembahasannya, terbuka dipantau media. Seharusnya KPK diberi Gedung Baru dan perwakilan di beberapa daerah agar kinerjanya terus ditingkatkan,” ujar Mahasiswa Pascasarjana UGM ini.*

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Forum Membawa Bukti Tulisan, Ulil Mencatut Gus Dur

Forum Membawa Bukti Tulisan, Ulil Mencatut Gus Dur

Kemenag Imbau Daerah Aman Covid-19 Gelar Shalat Gerhana Matahari

Kemenag Imbau Daerah Aman Covid-19 Gelar Shalat Gerhana Matahari

Massa Membludak, Persidangan Kasus Ahok Hanya Bisa Dihadiri 80 Orang

Massa Membludak, Persidangan Kasus Ahok Hanya Bisa Dihadiri 80 Orang

Pemuda Kritisi Kinerja DPR Aceh Tahun 2013

Pemuda Kritisi Kinerja DPR Aceh Tahun 2013

Aksi TASK Hidayatullah Siaga Bantu Korban Banjir

Aksi TASK Hidayatullah Siaga Bantu Korban Banjir

Baca Juga

Berita Lainnya