Selasa, 7 Desember 2021 / 2 Jumadil Awwal 1443 H

Nasional

Jika Pemerintah Bisa Lakukan 4 Hal, Ajakan Boikot Israel Bukan Pepesan Kosong

Munarman : Anak SD juga bisa kalau cuma teriak-teriak boikot Israel
Bagikan:

Hidayatullah.com–Sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa yang mengajak Negara-negara Timur Tengah memboikot produk Israel, dinilai masih penuh basa-basi. Menurut Pengacara ternama Munarman SH, keberadaan Menlu RI seharusnya langsung mengambil tindakan kongkrit mengingat kapasitasnya yang memiliki kekuasaan.

“Ini pejabat negara yang ngomong, (langsung) laksanakan pemboikotan itu dalam bentuk kebijakan negara, jangan ngomong doang. Kalau mengajak memboikot Israel doang sih semua juga bisa,” jelas lelaki yang juga ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Pembela Islam ini kepada hidayatullah.com, Ahad (30/09/2012).

Menurut Munarman, jika Marty Natalegawa serius ingin memboikot produk Zionis-Israel, maka ada 4 hal yang harusnya bisa langsung diimplementasikan.

Pertama, Marty harus berkordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) pengesahan hubungan dagang Israel dan Indonesia tahun 2001.

Saat itu SK ini ditanda tangani Menteri Perdagangan Luhut Binsar Panjaitan pada masa Presiden Abdurahman Wahid.

Kedua, Pemerintah harus berani membubarkan unit hubungan dagang Israel-Indonesia di Kamar Dagang Industri (KADIN).

Ketiga, pemerintah harus berani mengambil alih Billing System di Telkomsel. Menurut Munarman Billing System ini adalah perusahaan milik Zionis-Israel.

Keempat, pemerintah menghentikan segera kunjungan Badan Inteligen Indonesia ke Israel. Pemerintah harus berani menghentiken kerjasama inteligen Indonesia dengan pihak inteligen Zionis-Israel yaitu MOSSAD.

Bagi Munarman, jika keempat hal ini saja tidak bisa dilakukan maka semua yang dikatakan Menlu RI tidak lebih dari sebuah pepesan kosong.

Sebelumnya, pendapat serupa juga dikemukakan pemikir Islam, Dr Adian Husaini. Menurut Adian, pemerintah seharusnya langsung dalam tataran tindakan berupa peraturan dan huku, bukan lagi ajakan

“Kalau ulama itu baru mengajak, sedangkan penguasa ya tidak perlu mengajak. Langsung buat undang-undang yang melarang, tidak perlu mengajak lagi,” jelas anggota Majelis Intelektual Dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Dr. Adian Husaini, kepada hidayatullah.com, Sabtu (29/30/2012).*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Masyarakat Diminta Hindari Pesisir Pantai Selat Sunda Radius 1 KM

Masyarakat Diminta Hindari Pesisir Pantai Selat Sunda Radius 1 KM

BNPB Bencana Alam Indonesia

Selama Setahun BNPB Catat 3.253 Bencana Alam Terjadi di Indonesia

Tabu, Kader Muslim Tidur Pagi sehabis Subuh

Tabu, Kader Muslim Tidur Pagi sehabis Subuh

Anggota DPD Harus Bisa ‘Berakrobatik’

Anggota DPD Harus Bisa ‘Berakrobatik’

Raja Salman Beri Hadiah 1000 Keluarga Syuhada Palestina Haji Gratis Tahun ini

Raja Salman Beri Hadiah 1000 Keluarga Syuhada Palestina Haji Gratis Tahun ini

Baca Juga

Berita Lainnya