Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

LPPOM: Pemerintah Harus Optimalkan Pembinaan Pelaku Halal dengan Penegakkan Hukum

Sertifikasi halal merupakan bagian kecil dari jaminan produk halal yang beredar di Indonesia
Bagikan:

Hidayatullah.com–Belum optimalnya pembinaan para pelaku halal, pengawasan produk yang beredar, peningkatan potensi daya saing produk halal nasional serta penegakkan hukum dirasakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM- MUI).

“Tugas pemerintah adalah pembinaan para pelaku halal dan masyarakat, pengawasan produk beredar, peningkatan potensi daya saing produk halal nasional, serta penegakan hukum, kami pandang belum berfungsi secara optimal,” ungkap Direktur LPPOM, Ir. Lukmanul Hakim saat diwawancarai oleh hidayatullah.com, Rabu (28/09/2012).

Namun, LPPOM MUI tidak mau mengatakan pemerintah tidak serius. Hanya menurutnya perlu peningkatan peran dan koordinasi masing-masing instansi pemerintah yang terlibat dalam produk halal.

“Kami LPPOM MUI melihat persoalan jaminan produk halal tidak hanya persoalan sertifikasi halal.  Sertifikasi halal merupakan bagian kecil dari jaminan produk halal yang beredar di Indonesia.

Sejauh ini, menurutnya,  sudah 23 tahun MUI telah memerankan perannya untuk menyatakan produk ini halal atau haram. Sebab sertifikat halal adalah fatwa tertulis tentang status kehalalan produk, tuturnya.

Hanya saja, pengakuan dari masyarakat sebagai konsumen dan masyarakat sebagai produsen yang seharusnya dilegitimasikan dalam bentuk UU, belum bisa terealisasikan, agar bisa diakusi dunia.

“Tantangan selanjutnya adalah bagaimana pengakuan dari 2 pihak ini dilegitimasikan dalam bentuk UU sehingga mempermudah langkah-langkah selanjutnya dalam membawa Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia (World Halal Center) sebagaimana telah dicanangkan oleh Menko Ekuin (Dr. Hatta Rajasa) pada tanggal 24 Juni 2011,” tambahnya.

Selama ini, ujar Lukman, proses sertifikasi halal LPPOM MUI yang sudah berjalan puluhan tahun dan telah diakusi secara luas masyarakat sebagai konsumen, ataupun masyarakat produsen. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya keperdulian masyarakat terhadap produk halal dan meningkatnya jumlah produk yang diajukan untuk di sertifikasi halal.*

Rep: Sarah Chairunisa
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Jokowi terkait Natuna: Tak Ada Kapal Asing Masuk ke Teritorial RI

Jokowi terkait Natuna: Tak Ada Kapal Asing Masuk ke Teritorial RI

BI Ungkap Cadangan Devisa Indonesia Berkurang USD 400 Juta

BI Ungkap Cadangan Devisa Indonesia Berkurang USD 400 Juta

Penerbit Elex Media diminta tarik Komik ‘Kampanyekan’ LGBT

Penerbit Elex Media diminta tarik Komik ‘Kampanyekan’ LGBT

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Kasus Penyerangan Novel Ditangani Tim Independen

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Kasus Penyerangan Novel Ditangani Tim Independen

Sekolah Diminta Menyadarkan Murid soal Ruginya Mengikuti Valentine’s Day

Sekolah Diminta Menyadarkan Murid soal Ruginya Mengikuti Valentine’s Day

Baca Juga

Berita Lainnya