Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

HT Tidak Pernah Menawarkan Khomeini Menjadi Khalifah

Syamsudin Ramadhan : tidak mungkin HTI meminta Khomeini yang menghalalkan demokrasi sebagai khalifah
Bagikan:

Hidayatullah.com–Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjelaskan, Hizbut Tahrir tidak pernah menawarkan Imam Khomeini sebagai khalifah pascaterjadinya Revolusi Iran. Hal ini ditegaskan Syamsudin Ramadhan dari DPP HTI dalam kegiatan “Silahturahim Akbar Keluarga Besar Hizbut Tahrir Indonesia” di lapangan Monumen Nasional (Monas), Selasa (24/09).

Menurut Syamsudin, saat Iran berhasil melakukan Revolusi, Hizbut Tahrir hanya menawarkan konsep khilafah kepada Imam Khomeini. Sedangkan fakta yang ditemukan Hizbut Tahrir setelah berkunjung ke Iran pasca-Revolusi Iran, justru menemukan banyak keanehan dalam konsep imamah Iran.

“Jadi Hizbut Tahrir tidak pernah menawarkan Khomeini menjadi Khalifah, utusan kita (Hizbut Tahrir) hanya menawarkan konsep khilafah setelah Iran berhasil melakukan revolusi” Jelas Syamsudin.

Syamsudin mencatat, Hizbut Tahrir  justru menemukan banyak kejanggalan dalam konsep imamah di Iran. Perbedaan konsep imamah dalam Syiah jelas berbeda dengan konsep khilafah Islam dari Ahlussunnah Wal Jamaah.

Menurutnya, tuduhan Syiah yang menganggap Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam menunjuk Ali ra sebagi Khalifah (bukan Abu Bakar As Shidiq ra), jelas merupakan salah satu bukti kesesatan Syiah.

“Hizbut Tahrir juga sudah membuat buku kritik terhadap konstitusi Iran yang kita bikin secara khusus,” tambah Syamsudin kepada Hidayatullah.com.

Selain buku tersebut, Hizbut Tahrir telah membuat kritik keras terhadap konsep imamah Syiah dan pola politik Iran yang masih melegalkan demokrasi.

Kritik itu ditulis oleh Pendiri Hizbut Tahrir Shaikh Taqiyudin An Nabhani dalam dua kitab rujukan Hizbut Tahrir. Adapun kritik itu dituangkan Taqiyudin An Nabhani ke dalam Kitab “Sistem Pemerintahan Dalam Islam” dan kitab “Struktur Negara Islam”.*

Rep: Thufail Al Ghifari
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

Salam UI dan LDK se-Jakarta Dukung Kehadiran PusHAMi

Salam UI dan LDK se-Jakarta Dukung Kehadiran PusHAMi

Pembubaran Ormas oleh Pemerintah Dinilai Bisa Timbulkan Kekacauan

Pembubaran Ormas oleh Pemerintah Dinilai Bisa Timbulkan Kekacauan

Gempa Guncang NTB 6,5 SR Pasca 6,7 SR di NTT

Gempa Guncang NTB 6,5 SR Pasca 6,7 SR di NTT

Pasal 65 UU JPH Dinilai Kadaluarsa

Pasal 65 UU JPH Dinilai Kadaluarsa

Akun Twitter Said Didu yang Diretas Unggah Fitnah ke UAS

Akun Twitter Said Didu yang Diretas Unggah Fitnah ke UAS

Baca Juga

Berita Lainnya