Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pemerintah Myanmar Janji Respon Cepat Krisis Rohingya

Bagikan:

Hidayatullah.com — Menteri Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali Myanmar, U Aung Kyi menyatakan pemerintah Myanmar berupaya lakukan respon cepat demi menyelamatkan korban konflik di negara bagian Rakhine.

Hal itu diutarakan Aung Kyi dalam dialog dengan delegasi parlemen Indonesia yang dipimpin Hidayat Nur Wahid, sebagaimana disampaikan Ahli Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Humas Kemensos, Sapto Waluyo kepada Hidayatullah.com, baru baru ini.

Menurut pemerintah, “Sekitar 64.000 pengungsi tersebar di 61 kamp di Sittwe dan Maungdaw, akibat konflik awal Juni silam. Ada 88 warga terbunuh (terdiri dari 57 Muslim Rohingya dan 31 Buddhis Rakhine), sementara 87 orang terluka dan 4.800 bangunan hancur. Aparat telah lakukan evakuasi, sekarang sedang disiapkan rehabilitasi,” ujar Aung Kyi.

Versi National Democratic Party for Development (NDPD), partai yang membawa aspirasi warga Rohingya, menyebutkan jumlah pengungsi lebih besar, 70 – 80.000 orang, terutama etnis Rohingya Muslim yang ketakutan akan terjadi konflik lanjutan.

Program pemerintah dilakukan secara proporsional untuk semua korban dari kedua belah pihak. 

“Kami fokus kepada kebutuhan pokok logistik dan tenda penampungan, sambil dipikirkan rencana relokasi ke tempat aman. Perlindungan diberikan terutama kepada anak-anak, kaum perempuan dan lanjut usia yang rentan,” jelas Aung Kyi, seraya mengapresiasi sikap Indonesia yang simpatik.

Bantuan dari PMI akan tiba di Yangon hari Sabtu pagi (25/8/2012), sebanyak 10 ton barang (terdiri dari selimut, bahan pangan, alat kesehatan). Sementara bantuan dari organisasi kemanusiaan akan dikoordinasikan kemudian.

Sementara itu, Hidayat dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, “PKS tak hanya berinisiatif lakukan diplomasi parlemen (bertemu Ketua MPR/DPD dan DPR Myanmar), namun menggalang solidaritas melalui LSM kemanusiaan. Kami berharap dapat akses langsung ke korban.”

Dalam konteks mencari solusi permanen, Hidayat mempertanyakan penggunaan istilah “Bengali Muslim” bagi warga Rohingya, yang justru mungkin akan menyulut masalah.

“Bukankah lebih baik disebut etnik Rohingya sesuai akar sejarahnya dan tidak menyebut identitas agama atau Muslim dari luar Bangladesh? Hal itu sejalan dengan kebijakan kewarganegaraan yang akan dituntaskan segera menurut Ketua DPR Myanmar,” usul Hidayat.

Aung Kyi spontan mengiyakan pendapat Hidayat.

Anggota delegasi yang juga Tenaga Ahli Menteri Sosial RI, Suryama M. Sastra menambahkan, “Agar koordinasi LSM kemanusiaan lebih efektif, maka kami mohon diinformasikan mekanisme penyaluran bantuan yang dapat ditempuh. Dalam jangka panjang, kita dapat saling tukar pengalaman untuk mencari solusi atas gejala kematian ibu dan malnutrisi balita yang tinggal di Rakhine.”

Kementerian Sosial RI menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin, disamping menangani bencana alam dan bencana/konflik sosial. Menkesos Myanmar menyambut tawaran Indonesia dan akan memfasilitasi LSM yang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan.*

Rep: Ainuddin Chalik
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Jokowi Tak Teken UU MD3 Dinilai Drama Politik Jelek

Jokowi Tak Teken UU MD3 Dinilai Drama Politik Jelek

Ketua Komis I DPR RI: Kemenkominfo Harus Kaji dan Verifikasi Dulu Permintaan BNPT

Ketua Komis I DPR RI: Kemenkominfo Harus Kaji dan Verifikasi Dulu Permintaan BNPT

Demokrat Akan Setuju Perppu Ormas Jika Direvisi

Demokrat Akan Setuju Perppu Ormas Jika Direvisi

Terlalu Besar, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag akan Dimekarkan

Terlalu Besar, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag akan Dimekarkan

Persis: 3 Alasan Umat Harus Dukung RUU Perlindungan Ulama

Persis: 3 Alasan Umat Harus Dukung RUU Perlindungan Ulama

Baca Juga

Berita Lainnya