Rabu, 20 Oktober 2021 / 13 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Dalam Ekonomi Liberal, Korupsi Merajalela

Suasana diskusi di Cafe Galeri TIM.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Persoalan korupsi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono didiskusikan di Cafe Galeri Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat. Diskusi yang berlangsung pada Rabu (01/08/2012) itu mengambil tema “Menimbang Solusi Atas Kriminalisasi Rezim SBY terhadap Misbakhun, Antasari Azhar, dan Aktivis Mahasiswa: Mahkamah International atau Pengadilan Rakyat?”

Kuasa hukum Antasari Azhar, Dr Makdir Ismail, mengatakan, ada kesalahan dalam mempidanakan para koruptor. Saat ini banyak orang dipenjara dengan tuduhan korupsi, padahal dia tidak melakukan korupsi.

“Hanya karena salah tanda tangan seseorang dituduh koruptor. Padahal eksekusi korupsi bukan pada orang tersebut, bahkan orang tersebut tidak menikmati sedikit pun harta korupsi tersebut,” katanya kepada hidayatullah.com.

Kasus Misbakhun salah satu contoh. Ia dituduh pelaku korupsi, padahal tidak terbukti melakukan korupsi. Ini adalah gambaran eksekusi yang salah dalam memenjarakan para tertuduh koruptor.

Adhie M Massardi, Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) mengatakan, pemerintahan SBY tutup mata dengan aspirasi masyarakat yang serius ingin memerangi korupsi. Ia membandingkan, di zaman Orde Baru orang tidak boleh bicara, sedang di era SBY justru terbalik. Kita boleh bicara apa saja, semau kita, namun SBY tetap tutup kuping dan mata tidak peduli.

“Ini era post-otoritarianism (era pascaotoriter). Sama saja nggak ada dialog juga (dengan pemerintah),” jelasnya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh GIB tersebut.

Sedang Permadi, SH menilai, selama kepentingan ekonomi neo-liberal masih ada di Indonesia, maka budaya korupsi akan selalu ada. Korupsi dan ekonomi liberal adalah ada dua sisi mata uang.*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

DKI Kaji Larang Ahmadiyah

DKI Kaji Larang Ahmadiyah

Ormas Muslimah Khawatir RUU KKG Menambah Suburnya Propaganda LGBT

Ormas Muslimah Khawatir RUU KKG Menambah Suburnya Propaganda LGBT

Untuk Konsisten Shalat, Umat Islam perlu “Jihad”

Untuk Konsisten Shalat, Umat Islam perlu “Jihad”

PBNU Palestina

PBNU Bentuk Badan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama

ICW KPK

ICW: 252 Kasus Korupsi Dana Desa selama 2015-2018

Baca Juga

Berita Lainnya