Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

DPR: Pemerintah RI Mesti Tegur Myanmar

Pramono Anung (kiri) dan Marzuki Alie.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta agar pemerintah Republik Indonesia memberikan nota diplomatik atau teguran yang keras terhadap aksi pembunuhan terhadap penduduk muslim Rohingya di Myanmar.

“Diplomasi internasional Indonesia sering kali terlambat dan menunjukkan ketidaktegasan. Padahal, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar dan negara muslim terbesar,” kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (24/07/2012).

Menurut Pramono, aksi pembunuhan terhadap penduduk muslim yang minoritas, Rohingya, di Myanmar oleh kelompok mayoritas di negara tersebut, bukan persoalan muslim – non-muslim, tapi menyangkut persoalan bagaimana sikap pembelaaan Indonesia terhadap kelompok minoritas yang diganggu oleh kelompok mayoritas.

Dalam persoalan pembunuhan penduduk muslim di Myanmar ini, menurut dia, pemerintah Indonesia harus segera memberikan nota diplomatik yang keras kepada siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran HAM tersebut.

“Kita punya pengalaman di Indonesia, jika ada satu orang WNA (warga negara asing), apalagi warga negara Amerika Serikat, maka akan ada nota diplomatik yang keras dari pemerintah Amerika Serikat,” katanya.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia juga harus melakukan hal yang sama di dunia internasional maupun terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Nota diplomatik itu, kata dia harus jelas pesannya, karena nota diplomatik yang disampaikan pemerintah Indonesia untuk persoalan tertentu sering masih abu-abu.

Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengecam pembunuhan terhadap penduduk muslim Rohingya di Myanmar dan mendesak berbagai negara segera mengambil sikap terhadap junta militer negara tersebut.

“Pembunuhan terhadap penduduk Muslim Rohingya oleh Junta Militer Myanmar merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat,” kata Marzuki, di Jakarta, Selasa, dimuat Antara.

Menurut dia, Indonesia sebagai ketua negara-negara ASEAN dan negara yang menjunjung tinggi HAM, harus bersikap proaktif memberikan teguran keras kepada Myanmar dan mendesak negara tersebut menghormati HAM serta menyelesaikan konflik etnis yang ada dengan memberikan hak hidup dan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingnya sebagaimana etnis yang lain.

“PBB harus aktif dalam merespons kasus Rohingya ini, baik dari sisi kemanusiaan maupun politis. Dari sisi kemanusiaan, yang harus diantisipasi adalah masalah pengungsi,” katanya.*

Rep: Insan Kamil
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

Pesan Persatuan Indonesia dari Para Ulama untuk Umat

Pesan Persatuan Indonesia dari Para Ulama untuk Umat

ILUNI UI Somasi Pembuat Undangan Dekralasi Dukung Capres

ILUNI UI Somasi Pembuat Undangan Dekralasi Dukung Capres

Novel Baswedan Nilai TGPF Tak Perlu Ditakuti

Novel Baswedan Nilai TGPF Tak Perlu Ditakuti

RS Haji Pakai Mushalla untuk Isolasi Pasien Suspect Corona, Kini Dibantu Menag

RS Haji Pakai Mushalla untuk Isolasi Pasien Suspect Corona, Kini Dibantu Menag

Tsunami Aceh, Pemerintah Diminta Tetapkan 26 Desember Hari Kesiapsiagaan Bencana

Tsunami Aceh, Pemerintah Diminta Tetapkan 26 Desember Hari Kesiapsiagaan Bencana

Baca Juga

Berita Lainnya