Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pemerintah Diminta Serius Kelola E-Pembelajaran

Bagikan:

Hidayatullah.com–Anggota Komisi X Ahmad Zainuddin mendesak pemerintah agar persoalan Jardiknas dan E-Pembelajaran harus mendapat perhatian sangat serius. Sebab menurutnya, ICT for Education merupakan  sesuatu yang sangat niscaya, bahkan menjadi harapan bagi terjadinya lompatan kualitas pendidikan di banyak negara, khususnya negara berkembang seperti  Indonesia.

Sebagaimana diketahui hasil rapat kerja Komisi X yang membahas tentang Evaluasi Jardiknas dan E-Pembelajaran memberikan beberapa catatan yang harus dicermati mengenai pelaksanaan kedua program tersebut. Temuan tim Panja Evaluasi Jardiknas dan E-Pembelajaran ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah mengindikasikan beberapa kelemahan dalam implementasinya. Diantaranya terdapat banyaknya guru yang belum menguasai penggunaan internet dalam pembuatan materi dan bahan  ajar maupun sebagai media komunikasi dan informasi.

Sebagaimana juga laporan Kemendikbud yang menyampaikan bahwa nilai Matematika Ujian Nasional (UN) tingkat SMP jeblok. Kemudian Dirjen Pendidikan Menengah menyebut Kualitas Guru Matematika harus ditingkatkan terlebih dahulu agar siswa lebih paham matematika.

“Itu semua hanya sedikit dari contoh betapa pemerintah tidak bisa lagi asal-asalan dalam mengelola Jardiknas maupun E-Pembelajaran“, ujarnya.

Politisi PKS ini meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan persoalan database maupun management sistem dan juga konten berupa materi konsep yang berkaitan dengan aspek pendukung pendidikan. Ia mengatakan jika hal tersebut tidak diperhatikan maka kemungkinan sangat besar program-program yang ada di dalamnya akan mubazir.Oleh sebab itu, perlu dipikirkan pentingnya menjaga kualitas konten tersebut, lebih interaktif, misalnya, dan mampu mengantisipasi tantangan masa depan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita.

Lebih lanjut Ahmad Zainuddin mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pelaksanaan program tersebut harus bekerja sama dengan swasta. Dia mencontohkan bahwa di negara  manapun dan dalam bidang apapun, prinsip PPP (Public Private Partnership) merupakan fakta yang tidak bisa dihindari untuk mencapai hasil yang optimal dari sebuah program. Hal itu juga dalam rangka menyiasati keterbatasan resources Pemerintah.

“Tentu saja kerja sama tersebut harus mengutamakan kualitas dan tidak boleh mengandung nuansa monopoli”, ungkapnya.

Terkait dengan masalah E-learning, Ia menghimbau agar perlu kiranya pemerintah berkaca dari negara-negara lain. Bagaimana mereka begitu sungguh-sungguh menyiapkan warga negara mereka agar terus memiliki daya dukung belajar yang kompetitif, seiring dengan trend sarana belajar yang berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, sekali lagi pemerintah harus memberi ruang yang seluas-luasnya, kepada semua pihak yang peduli kepada pendidikan di negeri ini, untuk turut berpartisipasi, bagaimana menyongsong era digital yang sangat dahsyat perkembangannya.

Menurutnya, negara seperti Korea, telah mencanangkan bahwa paling lambat tahun 2015, harus sudah terealisasi apa yang mereka sebut dengan program  “One Student One Tablet”. Bahkan Thailand juga sudah memulai hal tersebut. Akan tetapi pada akhirnya semua teknologi itu kembali kepada kontennya yang berkaitan dengan isi teknologinya. “Inilah tantangan pemerintah yang sesungguhnya”, tegasnya.

Harapan kita semoga bangsa ini semakin bisa tegak berdiri di hadapan bangsa-bangsa lain.

“Sebab kita berani mengubah tradisi dari apa yang disebut dengan ‘mengejar ketertinggalan’, kita ubah dengan ‘menjadi inisiator di depan”, pungkasnya.*

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

KAMMI Luncurkan “Wakaf Nasional Jilbab” untuk Polwan

KAMMI Luncurkan “Wakaf Nasional Jilbab” untuk Polwan

Satgas Pamtas Sita Ratusan Botol Miras & Ganja di Papua

Satgas Pamtas Sita Ratusan Botol Miras & Ganja di Papua

Habib Rizieq: Kemenangan Sejati adalah Istiqamah di Jalan Allah

Habib Rizieq: Kemenangan Sejati adalah Istiqamah di Jalan Allah

Ratusan Ilmuwan Indonesia akan “Pulang Kampung”

Ratusan Ilmuwan Indonesia akan “Pulang Kampung”

PAHAM: Perlu Kejelasan Kewenangan Pengelolaan Rutan Mako Brimob

PAHAM: Perlu Kejelasan Kewenangan Pengelolaan Rutan Mako Brimob

Baca Juga

Berita Lainnya