Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Kebijakan Kemdikbud Tetap Diikuti Perguruan Tinggi Islam

Bagikan:

Hidayatullah.com–Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk tetap mengikuti segala macam bentuk kebijakan yang mengatur pendidikan tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), terutama mengenai penyaluran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) yang akan dimulai setelah pengesahan UU PT tersebut.

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Nursyam mengatakan, hal tersebut disebabkan karena hingga saat ini Kemenag belum memiliki aturan mengenai pendidikan tinggi. Sehingga, ada beberapa kebijakan mengenai pendidikan yang diterbitkan oleh Kemdikbud, harus diikuti oleh Kemenag.

“Saya rasa kalau UU ini sudah dilakukan, maka kita akan sama. Penyelenggaraan pendidikan di Kemenag dan Kemdikbud sama karena UU-nya satu. Kenapa Kemenag harus mengikuti Kemdikbud, karena kita belum punya aturan yang sama. Sehingga, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan di Kemdikbud ini,” terang Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Nursyam di Jakarta, Kamis (05/04/2012).

Diakui, saat ini memang ada pemahaman dualisme dalam mengelola pendidikan di Indonesia, yakni pendidikan yang di bawah pengelolaan Kemdikbud, dan di bawah pengelolaan Kemenag. “Dengan adanya UU PT ini , kita juga memiliki suatu sistem yang menjamin bahwa apa yang terjadi di Kemenag sama dengan Kemdikbud,” ujarnya.

Mengenai BOPT tersebut, lanjut Nursyam, tentunya semua ketentuannya sama dengan bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan untuk jenjang sekolah dasar dan menengah.

“Hanya saja, ini untuk perguruan tinggi. Mengenai besaran unit costnya, kita akan tunggu hasil dari pembahasan dengan Kemdikbud. Karena mekanismenya diatur semua oleh Kemdikbud,” ujarnya, dalam laman JPNN.

Untuk diketahui, saat ini ada 62 perguruan tinggi agama Islam (PTAI),  52 di antaranya berstatus negeri. Sedangkan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) di Indonesia yang dikelola oleh Kemenag ada sebanyak 650.*

Rep: Insan Kamil
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

PKS: Segera Cabut RUU HIP, Tak Bisa Ditukar dengan RUU BPIP

PKS: Segera Cabut RUU HIP, Tak Bisa Ditukar dengan RUU BPIP

DPR: Keputusan Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Sangat Tidak Tepat

DPR: Keputusan Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Sangat Tidak Tepat

Pilkada Serentak 2018, Semua Parpol Diminta Usung Calon Pemimpin Pro Rakyat

Pilkada Serentak 2018, Semua Parpol Diminta Usung Calon Pemimpin Pro Rakyat

Carrefour Gelar Pojok dan Bazar Rakyat Bersama BMH

Carrefour Gelar Pojok dan Bazar Rakyat Bersama BMH

Bertemu Wapres, Muhammadiyah Sampaikan 3 Sikap soal Pembakaran Bendera

Bertemu Wapres, Muhammadiyah Sampaikan 3 Sikap soal Pembakaran Bendera

Baca Juga

Berita Lainnya