Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Kebijakan Pemerintah Liberalisasi Migas

Bagikan:

Hidayatullah.com- Gelombang unjuk rasa penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus bergulir, baik di daerah maupun di Jakarta. Setelah Rabu (21/3/2012) kemarin ribuan buruh menggelar unjuk rasa besar-besaran dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju depan Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, giliran ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan demonstrasi pada Kamis (22/3) siang tadi.

Pada aksi yang digelar di Bundaran HI seberang Hotel Grand Hyatt hingga seberang Hotel Mandarin Oriental itu, HTI juga menyampaikan sikap penolakan rencana naiknya harga BBM per 1 April 2012 nanti. Sejumlah spanduk besar dan kecil digelar oleh massa berbendera hitam. Di antaranya bertuliskan, “Tolak Kenaikan BBM, Tolak Liberalisasi Migas”, “Liberalisasi Migas, Rakyat Buntung, Asing Untung”, dan lain-lain.

Dalam pernyataan sikapnya, rencana pemerintah menaikkan harga BBM disebut HTI sebagai “pengkhianatan dan pendzaliman” terhadap rakyat Indonesia. Dua hal itulah yang bagi organisasi pengusung tegaknya khalifah dan syariah itu sebagai alasan untuk menolak kenaikan harga BBM.

“Yang pertama, ini adalah kebijakan dzalim yang pasti akan menyengsarakan rakyat,” tulis HTI dalam pers release yang dibacakan di atas panggung orasi.

Yang kedua, masih oleh HTI, ini adalah kebijakan pengkhianatan. Menaikkan harga BBM tidak lain adalah bertujuan untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (niaga dan distribusi), setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan.

Liberalisasi migas, bagi HTI, merupakan penguasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara. Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat.

“Liberalisasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan pihak asing. Dan untuk itu, pemerintah tega mengabaikan aspirasi mayoritas rakyatnya,” jelas HTI.

Berdasarkan survei Lingkaran Survey Indonesia tertanggal 11 Maret 2012, 86% rakyat menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga minyak.*

Rep: Muhammad Abdus Syakur
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

GNPF Bali akan Laporkan Dalang Pengadangan UAS ke Mabes Polri

GNPF Bali akan Laporkan Dalang Pengadangan UAS ke Mabes Polri

Ratusan Mualaf Mentawai Butuh Mukena

Ratusan Mualaf Mentawai Butuh Mukena

Arab Saudi Ingin Indonesia Segera Realisasikan Pariwisata Ala Timur Tengah

Arab Saudi Ingin Indonesia Segera Realisasikan Pariwisata Ala Timur Tengah

MUI: Imbauan Hindari Salam Lintas Agama Penting Demi Menjaga Umat

MUI: Imbauan Hindari Salam Lintas Agama Penting Demi Menjaga Umat

PTN Wajib Tampung 20 Persen Mahasiswa Miskin

PTN Wajib Tampung 20 Persen Mahasiswa Miskin

Baca Juga

Berita Lainnya