Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Suryadharma Sinyalir Ada Pesanan di Balik Pencabutan Perda Miras

Bagikan:

Hidayatullah.com–Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sangat menyesalkan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tentang pencabutan Perda Larangan Miras di sejumlah daerah. Ia mensinyalir ada kepentingan pengusaha di balik pencabutan tersebut.
     
“PPP sangat tegas menolak miras, sehingga benar-benar terkejut dengan pencabutan tersebut. Dugaan (kami) ada kepentingan, bisa diartikan seperti itu,” ujar Suryadharma, di sela acara jalan sehat, di Tangerang, Minggu (15/1/2012).

Menurut dia, dugaan adanya kepentingan pihak tertentu di balik kebijakan tersebut karena dengan adanya perda, distribusi miras praktis menjadi menurun. “Isu ini tentu sulit dibantah bahwa ada indikasi kuat pesanan dari pengusaha miras,” tandasnya.

Karena hal itulah, pihaknya mendukung langkah perlawanan elemen masyarakat yang menolak pencabutan Perda Larangan Miras. Bahkan, dia berharap perjuangan masyarakat, pemda dan DPRD, maupun para tokoh agama terus berlanjut.

Meski demikian, dia tetap mengimbau bahwa upaya apapun, termasuk rencana aksi, dilakukan dengan tidak melanggar peraturan. “Menyampaikan apirasi apapun sah-sah saja, tapi tetap dengan damai dan tertib,” imbuhnya, dimuat JPNN.
  
Hingga saat ini, polemik Surat Edaran Mendagri No. 188.34/4561/SJ tanggal 16 November 2011 terus mengundang protes sejumlah pihak. Di antara perda yang dicabut dengan surat edaran tersebut, adalah Perda No 7 Tahun 2005 di Kota Tangerang, Perda Nomor 15 tahun 2006 di Kabupaten Indramayu, dan Perda Nomor 11 tahun 2010 Kota Bandung.*

Rep: Panji Islam
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

KH Ma’ruf Amin dan Habib Rizieq Berbalas Salam

KH Ma’ruf Amin dan Habib Rizieq Berbalas Salam

Kekerasan atas Rohingya, Majelis Buddha Indonesia: Tak Mencerminkan Perilaku Beragama

Kekerasan atas Rohingya, Majelis Buddha Indonesia: Tak Mencerminkan Perilaku Beragama

Jangan Kaitkan Islam Dengan Terorisme

Jangan Kaitkan Islam Dengan Terorisme

Industri Rokok Diduga ‘Bermain’, KPK Didesak Investigasi Penyusunan RUU Penyiaran

Industri Rokok Diduga ‘Bermain’, KPK Didesak Investigasi Penyusunan RUU Penyiaran

Saat Media jadi Partisan, Masih Perlukah Netralitas? (2)

Saat Media jadi Partisan, Masih Perlukah Netralitas? (2)

Baca Juga

Berita Lainnya