Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

API Protes Langkah Kemendagri Cabut Perda Miras

Bagikan:

Hidayatullah.com–Belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat mendatangi Gedung DPRD Jawa Barat, di Jalan Diponegoro Kota Bandung, untuk memprotes langkah Kemendagri yang mencabut Perda minuman keras (miras) di Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu.

Kedatangan massa dari API Jawa Barat tersebut diterima oleh anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmasyah dan langsung mengadakan audiensi di Ruang Bamus DPRD Jawa Barat.

“Kedatangan kami di sini ialah terkait polemik Perda miras, yang mana beberapa waktu lalu, Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, salah satunya Perda miras ini,” kata Koordinator API Jawa Barat Asep Syarifudin, sebagaimana dimuat Antara, Kamis (12/01/2012).

Dalam audiensinya, API Jawa Barat menyampaikan tujuh pernyataaan sikapnya kepada anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Dede Darmansyah tentang polemik Perda miras.

“Pertama kami mendesak kepada MA untuk melakukan uji materil terhadap Kepres Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian miras,” kata Asep.

Selain itu, kata Asep, API Jawa Barat juga mendorong kepada pemkot/pemkab yang telah membuat Perda tentang larangan miras untuk tetap memberlakukannya sebelum adanya undang-undang yang melarang peredaran miras.

“Oleh karenanya, kami mendesak kepada pemerintah dan DPRD untuk segera membuat Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol,” kata Asep.

Menyikapi usulan dari API Jawa Barat, Deden Darmasyah menuturkan akan menyampaikan pernyataan sikap tersebut kepada pimpinan dewan.

“Apa yang disampaikan kawan-kawan ini benar, hanya tinggal menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Insya Allah saya akan sampaikan ini kepada pimpinan dewan,” kata Deden Darmansyah.*

Rep: Syaiful Irwan
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

GIB: Tidak Logis Jika Miras Dibebaskan Beredar

GIB: Tidak Logis Jika Miras Dibebaskan Beredar

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU ITE Tidak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU ITE Tidak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

MUI Sumbar: Memasukkan Hukum Islam Dalam Peraturan Bernegara Itu Sangat Penting

MUI Sumbar: Memasukkan Hukum Islam Dalam Peraturan Bernegara Itu Sangat Penting

257 Mahasiswa Unpad Disinyalir Terlibat NII KW 9

257 Mahasiswa Unpad Disinyalir Terlibat NII KW 9

Telah Beredar!  Majalah Hidayatullah edisi Juni 2004

Telah Beredar! Majalah Hidayatullah edisi Juni 2004

Baca Juga

Berita Lainnya