Selasa, 25 Januari 2022 / 21 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

BNI Syariah “Haramkan” Jasa Debt Collector

Bagikan:

Hidayatullah.com–Bank BNI syariah menyatakan tidak menggunakan jasa penagihan pihak ketiga (debt colector) untuk menagih tunggakan kartu kreditnya.

Menurut Direktur Bisnis BNI Syariah, ungkap Direktur Bisnis BNI Syariah Bambang Widjanarko di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (14/12/2011). Selama ini pihaknya menggunakan tenaga penagihan dari internal karyawannya.

“Kita punya hasanah card di BNI Syariah, tapi kami tidak menggunakan jasa penagihan pihak ketiga atau debt colector. Sebab, selama ini kami melakukan penagihan dengan menggunakan karyawan internal kami,” kata Bambang dikutip inilah.com.

Terkait kartu kredit tersebut sejauh ini (akhir November) pihak BNI Syariah memiliki kartu hasanah card sebanyak 500 ribu kartu dengan transaksi mencapai Rp150 miliar. Namun mengingat peluang yang terbuka lebar, pihaknya menargetkan pada tahun depan transaksi dengan menggunakan kartu kredit ditargetkan naik 200%.

“Karena peluangnya masih besar, khususnya dikomunitas kita targetkan pada tahun 2012 nanti tumbuh sekitar 200%,” katanya.

Akibat peristiwa yang meninggalnya salah satu pengguna kartu kredit akibat ulah nakal jasa debt colector pemerintah melalui Bank Indonesia pada tanggal 9 Desember lalu, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan surat edaran eksternal yang berlaku untuk semua bank tentang aturan penggunaan tenaga alihdaya (outsourching).

Menurut BI, jasa layanan penagih masih bisa dioutsourchingkan sedangkan karyawan-karyawan yang berhubungan langsung dengan operasional bank seperti teller, customer service dan account officer harus dari karyawan bank tersebut.*

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

PPKM Masih Berlanjut, GB Gagas Program Tetangga Bantu Tetangga

PPKM Masih Berlanjut, GB Gagas Program Tetangga Bantu Tetangga

Pemerintah, DPR dan KPU Nekat Tetap Gelar Pilkada 2020, Din: Kediktatoran Konstitusional

Pemerintah, DPR dan KPU Nekat Tetap Gelar Pilkada 2020, Din: Kediktatoran Konstitusional

Kuasa Hukum 02 Nilai KPU Gagal Sanggah Gugatan Prabowo-Sandi

Kuasa Hukum 02 Nilai KPU Gagal Sanggah Gugatan Prabowo-Sandi

Sambangi Dubes Saudi, Dirjen PHU Bicarakan Soal Skema Penyelenggaraan Umrah saat Pandemi

Sambangi Dubes Saudi, Dirjen PHU Bicarakan Soal Skema Penyelenggaraan Umrah saat Pandemi

Mantan Korban Islam Jamaah Mestinya Dilindungi

Mantan Korban Islam Jamaah Mestinya Dilindungi

Baca Juga

Berita Lainnya