Senin, 29 November 2021 / 23 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Pemerintah Ajukan Penambahan Kuota Haji 2012

Bagikan:

Hidayatullah.com–Pemerintah Indonesia kembali akan mengajukan penambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi untuk 2012, untuk memperpendek daftar tunggu bagi masyarakat yang hendak berangkat.

Mengingat daftar tunggu keberangkatan haji saat ini ada yang telah mencapai 13 tahun, pemerintah kembali akan mengajukan penambahan kuota kepada Arab Saudi, kata Direktur Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Zainal Abidin Sufi di Padang, Kamis (15/9).

Menurut dia, saat ini kuota haji Indonesia berjumlah 211.000 jamaah, dan direncanakan pemerintah akan mengajukan penambahan menjadi 230.000 orang.

Namun, permintaan tersebut tergantung dari pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap jumlah penduduk penduduk Indonesia, katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini penduduk Indonesia berjumlah 230 juta jiwa.

Tetapi, jumlah tersebut belum diakui oleh PBB, dan ketika angka tersebut diakui PBB, pemerintah Arab Saudi akan memberikan tambahan kuota menjadi 230.000, katanya.

Selain itu, menurut dia, langkah yang diambil untuk memperpendek daftar tunggu calon jamaah haji adalah dengan melakukan pembatasan bagi masyarakat yang telah menunaikan haji.

“Jika ada masyarakat yang telah menunaikan haji, namun kembali mendaftar untuk berangkat maka yang bersangkutan akan dimasukkan dalam daftar tunggu,” kata dia.

Terkait calon jamaah usia lanjut ia mengatakan, pemerintah juga memprioritaskan keberangkatan jamaah usia lanjut di atas 50 tahun.

Namun sebenarnya, kata dia, hal yang menjadi pertimbangan utama dalam memberangkatkan jamaah bukan faktor usia, melainkan kondisi fisik dan kesehatan yang bersangkutan.

Jika ada yang berusia mencapai 80 tahun, tetapi secara fisik sehat dan kuat maka tidak menjadi persoalan dan tetap akan diberangkatkan, kata dia.

Sebaliknya jika ada jamaah yang masih muda tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak diizinkan untuk berangkat.*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

ppkm darurat

Pemerintah Resmi Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras

Bias Berita Tentang Islam Diimpor dari AS

Bias Berita Tentang Islam Diimpor dari AS

M Kece Dinilai Memecah Hubungan Islam dan Kristen, MUI Pusat Minta Kepolisian Segera Bertindak

M Kece Dinilai Memecah Hubungan Islam dan Kristen, MUI Pusat Minta Kepolisian Segera Bertindak

Pemuda Muhammadiyah Kecam Ultah Israel

Pemuda Muhammadiyah Kecam Ultah Israel

Deputi Kementerian PP-PA Menilai Masalah Gender Itu Soal Kesepakatan

Deputi Kementerian PP-PA Menilai Masalah Gender Itu Soal Kesepakatan

Baca Juga

Berita Lainnya