Hidayatullah.com–Seharusnya dengan adanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), patut disyukuri dan diharapkan dapat menjadi peredam gejolak terorisme di Indonesia.
Namun kenyataannya, peran BNPT justru makin menambah kisruh suasana, yang acap kali menciptakan opini yang sarat dengan kebencian terhadap suatu kelompok tertentu.
Demikian dikatakan Komisioner Komnas HAM Dr. Saharuddin Daming, SH, MH dalam acara “Dialog Publik Solusi Penanggulangan Terorisme” di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
Menurut Daming, berbagai komentar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror Inspektur Jendral (Purn) Ansyaad Mbai di hadadapan publik seringkali memuncratkan komentar panas yang cenderung gegabah, termasuk komentarnya di sebuah stasiun televisi swasta yang menyatakan pemberantasan terorisme tidak perlu pakai HAM.
“Kita sebenarnya berharap keberadaan BNPT bisa melakukan pemberantasan terorisme tanpa menciptakan bentuk teror baru. Tapi rupanya BNPT menjadi gurunya Densus 88 memberantas terorisme dengan cara tunggal, yaitu aksi represif,” kata Daming.
Sebagaimana Keputusan Presiden RI No 18/M tahun 2011 tentang pendirian Badan Nasional Pemberantasan Terorisme, fokus utamanya sebenarnya adalah pada proses pencegahan aksi terorisme di Indonesia.
“Maka dengan merekomendasikan melakukan aksi represif, BNPT sebenarnya sudah melanggar ketentuan Keppres itu,” imbuh komisioner tunanetra ini.
Sejatinya peran BNPT, lanjut Daming, adalah melakukan upaya-upaya penanggulangan aksi terorisme. Tapi pada praktiknya BNPT lebih banyak mendukung aksi Datasemen Khusus 88 Polri yang kerap dinilai tak berprikemanusiaan dalam menangkal aksi terorisme di Indonesia.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
“Peran BNPT itu persis seperti Badan Penanggulangan Bencana Alam. Tugasnya melindungi, mengawasi, dan mencegah terjadinya bencana,” katanya.
Kepala BNPT Inspektur Jendral (Purn) Ansyaad Mbai yang telah diundang dan sejatinya ikut berbicara dalam dialog tersebut, dilaporkan berhalangan hadir karena alasan yang tidak diketahui pasti.*