Sabtu, 13 Februari 2021 / 30 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

DKI Kaji Larang Ahmadiyah

Bagikan:

Hidayatullah.com–Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan kemungkinan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) mengenai pelarangan aktivitas Ahmadiyah di ibukota.

“Untuk di Jakarta, kalau perlu kita akan bicarakan dengan DPRD untuk kita buat perda pelarangan Ahmadiyah di sini,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (4/3).

Fauzi Bowo menyatakan hal tersebut menanggapi kebijakan Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Jawa Timur yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai pelarangan Ahmadiyah.

Gubernur menyatakan telah meminta Asisten Sekda DKI Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk berkoordinasi dengan Pemprov Jabar dan Pemprov Jatim.

“Saya sudah meminta Asisten Kesmas dan Kepala Kesbangpol untuk koordinasi dengan Jabar dan Jatim khususnya. Saya kira kalau itu (peraturan pelarangan Ahmadiyah) sejalan dan semangat dengan SKB (SKB tiga menteri), kita bisa saja buat peraturan di Jakarta,” katanya.

Serahkan Masjid

Menteri Agama  Suryadharma Ali  menyambut gembira adanya jemaah Ahmadiyah di beberapa tempat menyerahkan masjidnya kepada masyarakat.

“Alhamdulillah. Itu perkembangan yang positif,” katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat, setibanya dari kunjungannya menghadiri perayaan Tawur Kesanga, Tahun Baru Saka 1933 di Candi Prambanan, Jawa Tengah.

Ia mengemukakan, bila hal itu benar bahwa jamaah Ahmadiyah menyerahkan masjidnya kepada masyarakat, atau membuka masjidnya bagi umum, maka menjadi langkah positif.

“Saya kira langkah positif untuk mengintegrasikan jamaah Ahmadiyah ke dalam umat Islam. Itu sangat positif, dan mudah-mudahan itu terjadi juga di tempat lain bagi jamaah Ahmadiyah. Saya menyambut baik,” katanya.

Kepada pemerintah, ia menyatakan, daerah yang telah memberikan larangan terhadap penyiaran Ahmadiyah, baik di media cetak, elektronik dan media lainnya, merupakan langkah positif dan tepat dari sisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.*

Rep: Syaiful Irwan
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

Tokoh JIL Malu-Malu Dukung Pembubaran FPI

Tokoh JIL Malu-Malu Dukung Pembubaran FPI

Tanggulangi Terorisme jangan Langgar Konstitusi-HAM

Tanggulangi Terorisme jangan Langgar Konstitusi-HAM

Ini Kejanggalan Sikap Polisi atas GMBI yang Diungkap GNPF MUI

Ini Kejanggalan Sikap Polisi atas GMBI yang Diungkap GNPF MUI

Tausiyah Amien Rais di Surabaya

Tausiyah Amien Rais di Surabaya

Sejarawan Kritik Pernyataan “Garis Keras” Mahfud MD

Sejarawan Kritik Pernyataan “Garis Keras” Mahfud MD

Baca Juga

Berita Lainnya