Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

MPR Diminta Mengawal Konstitusi

Bagikan:

Hidayatullah.com — Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid meminta agar MPR concern menjadi penjaga konstitusi dan mengawal pelaksanaan konstitusi oleh berbagai lembaga negara.

“Apabila dibutuhkan, juga meminta MPR menegur lembaga lembaga yang melanggar konstitusi, seperti melanggar HAM,” kata Yenny Wahid kepada hidayatullah.com melalui asisten pribadinya Subhki Visna, saat ditanya apa rekomendasi hasil pertemuan dengan MPR, Senin (14/2) kemarin.

Ia juga mendesak pemerintah untuk membubarkan organisasi massa yang dianggapnya mengganggu kerukunan antar umat beragama.

Sebelum ini, Yudhoyono menyerukan agar organisasi massa yang mengganggu kerukunan antar umat beragama dibubarkan. Menurut Yenny, perintah SBY itu harus segera ditindaklanjuti agar tidak mengancam integrasi bangsa.

Seperti diketahui, siang kemarin sejumlah tokoh menemui Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), antara lain, Romo Beni, Yeni Wahid dari The Wahid Institute, Musda Mulya, Albertus Patty, Adhie Massardi, Usman Hamid, Wimar Witoelar, Djohan Efendi, dan Hendardi.

Yenny juga meminta pemimpin negara ini bersatu dan bertindak serius untuk menangani kerusuhan tersebut. Menurutnya, jika kondisi tersebut dibiarkan maka akan meresahkan masyarakat.

Menanggapi instruksi Yudhoyono tersebut, Kepala Bidang Advokasi Front Pembela Islam (FPI) Munarman, menilai rencana pembubaran organisasi masyarakat merupakan kebijakan yang salah sasaran.

“Pernyataan paling tidak bermutu dari seorang presiden, enggak nyambung,” tukas Munarman seperti dikutip VIVAnews.

Menurutnya, akar permasalahan bukanlah karena keberadaan ormas melainkan sikap pemerintah mengenai keberadaan jemaah Ahmadiyah yang melanggar undang-undang. *

Rep: Ainuddin Chalik
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Indonesia Tak Lepas dari Sejarah Islam

Indonesia Tak Lepas dari Sejarah Islam

LDII Mengaku Belum Tahu Dilaporkan ke Kejaksaan

LDII Mengaku Belum Tahu Dilaporkan ke Kejaksaan

Perda Aneh, Nama Anak Harus Khas Daerah

Perda Aneh, Nama Anak Harus Khas Daerah

KPAI: Kejahatan Seksual terhadap Anak Sudah Taraf Membahayakan

KPAI: Kejahatan Seksual terhadap Anak Sudah Taraf Membahayakan

Kritis pada Jokowi, Rachmawati Dicopot dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem

Kritis pada Jokowi, Rachmawati Dicopot dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem

Baca Juga

Berita Lainnya