Kamis, 4 Maret 2021 / 20 Rajab 1442 H

Nasional

DPR Kampanyekan Penghapusan Kekerasan pada Perempuan

Bagikan:

Hidayatullah.com–Kalangan DPR RI melakukan kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (22/11), didampingi unsur pimpinan lainnya serta pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, termasuk Wakil Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, ketika memimpin penandatanganan dalam spanduk berisi tuntutan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Marzuki menjelaskan bahwa kampanye itu juga terkait dengan Peringatan Hari Internasional Bagi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan atau “The International Day for the Elimination of Violence Againts Woman” pada 25 November 2010.

Pada 1999 tercatat 33 parlemen dari berbagai negara ikut berpartisipasi memperingati acara penting itu dengan melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan dukungan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di berbagai bidang.

Tema peringatan tahun 2010 adalah “Building Partnership to Combat Violence Againts Woman”.

DPR RI mengambil bagian dalam peringatan ini dengan komitmen bersama “membangun kemitraan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan”.

Inter-Parliamentary Union (IPU) sebagai penggagas peringatan ini menilai, peran parlemen sangat penting dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pada peringatan tahun ini, kata Marzuki, DPR RI menegaskan komitmen untuk menjadi “jangkar dalam kemitraan nasional” dengan berbagai pihak untuk melawan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kepada BKSAP yang menginisiasi kampanye ini diharapkan menyelenggarakan kegiatan lanjutan dan melakukan koordinasi serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan organisasi nasional maupun internasional. [ant/hidayatullah.com]

Rep: Admin Hidcom
Editor: Administrator

Bagikan:

Berita Terkait

Wapres JK: Indonesia Terlambat Antisipasi Perkembangan Dunia

Wapres JK: Indonesia Terlambat Antisipasi Perkembangan Dunia

KPK Setuju Pejabat Tinggi Korup Dihukum Mati

KPK Setuju Pejabat Tinggi Korup Dihukum Mati

12 Elemen WNI di Saudi Tolak Rencana Pengiriman TKW

12 Elemen WNI di Saudi Tolak Rencana Pengiriman TKW

Ketua PP Muhammadiyah: Pemerintah Harus Jelaskan Apa Definisi Radikal?

Ketua PP Muhammadiyah: Pemerintah Harus Jelaskan Apa Definisi Radikal?

Pemerintah Aceh Diminta Sikapi Serius Temuan Misi Pendangkalan Akidah

Pemerintah Aceh Diminta Sikapi Serius Temuan Misi Pendangkalan Akidah

Baca Juga

Berita Lainnya