Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

TII: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan

Bagikan:

Hidayatullah.com– Transparency International Indonesia (TII) mencatat indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2010 tidak mengalami perubahan dan stagnan dibanding sebelumnya, yakni mencapai 2,8.

“Itu artinya tidak ada terobosan baru dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia,” kata Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak di Jakarta, Selasa (26/10).

Frenky menyebutkan indeks pemberantasan korupsi di Indonesia menduduki posisi 110 dari 178 jumlah negara yang disurvei oleh lembaga terkait.

Indonesia menduduki posisi keempat dari 10 negara Asia Tenggara yang disurvei berdasarkan indeks persepsi korupsi.

Seperti Singapura meraih poin 9,3, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,4), dan Thailand (3,5).

TII juga mencatat Denmark, Singapura, Selandia Baru, dan Finlandia sebagai negara dengan persepsi pemberantasan tindak korupsi yang tertinggi dengan raihan poin 9,3.

“Kategorinya nyaris mencapai bersih dari praktik tindak korupsi,” kata Frenky.

Frenky menjelaskan bahwa indeks persepsi korupsi atau “Corruption Perception Index” (ICP) merupakan pengukuran tingkat korupsi berdasarkan persepsi negara di dunia.

TII melakukan survei CPI berdasarkan indeks gabungan dari beberapa hasil survei yang dilakukan organisasi yang menggabungkan data terkait persoalan korupsi.

CPI menggabungkan data dari 13 survei yang dilakukan 10 organisasi di dunia dengan rentang indeks nol (0) sama dengan sangat korup dan 10 berarti sangat bersih dari praktik korupsi.

Beberapa lembaga survei, antara lain Africa Development Bank, Asian Develompment Bank, Economist Intelligence Unit, Global Insight, World Economic Forum dan World Bank.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal TII, Teten Masduki menyatakan, beberapa lembaga pemerintah memberikan kontribusi terhadap stagnan kasus korupsi di Indonesia.

“Kinerja pengadilan yang buruk terhadap putusan kasus korupsi dan legislatif juga tidak menunjukkan usaha maksimal untuk menyusun undang-undang pemberantasan korupsi,” tutur Teten. [ant/hidayatullah.com]

Rep: Admin Hidcom
Editor: Administrator

Bagikan:

Berita Terkait

Ijtima Rekomendasikan Prabowo Capres, Salim atau UAS Cawapres

Ijtima Rekomendasikan Prabowo Capres, Salim atau UAS Cawapres

Kemenag: Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah

Kemenag: Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah

Pemerintah Dinilai Perlu Dukung Soal Al-Quran Braille Digital untuk Tunanetra

Pemerintah Dinilai Perlu Dukung Soal Al-Quran Braille Digital untuk Tunanetra

Sekjen MUI Ucapkan Selamat Harlah NU ke-93

Sekjen MUI Ucapkan Selamat Harlah NU ke-93

Menag Mengatakan MUI Berhak Nilai Sesat Tidaknya Syi’ah

Menag Mengatakan MUI Berhak Nilai Sesat Tidaknya Syi’ah

Baca Juga

Berita Lainnya