Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Menag Pastikan SKB 2 Menteri Tetap Dipertahankan

Bagikan:

Hidayatullah.com–Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan akan tetap mempertahankan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah tanpa perlu merevisi surat keputusan yang dikeluarkan pada 2006 tersebut.

“SKB (Surat Keputusan Bersama) yang ditandatangani Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu akan tetap dipertahankan, bila perlu justru ditingkatkan statusnya sehingga akan lebih baik lagi,” kata Suryadharma Ali usai membuka World Zakat Forum di Yogyakarta, Rabu (29/9).

Menurut dia, surat keputusan itu sangat diperlukan sebagai pedoman dalam pembangunan rumah ibadah di Indonesia sehingga tidak akan muncul rasa saling curiga di antara umat beragama di Indonesia saat akan melakukan pembangunan rumah ibadah.

Apabila tidak ada aturan dalam pembangunan rumah ibadah, kata Suryadharma, maka akan meningkatkan kerawanan di dalam masyarakat karena potensi konflik cukup besar.

Ia mengatakan, kasus yang terjadi di gereja HKBP Bekasi beberapa waktu yang lalu bukan merupakan masalah agama, atau masalah antarumat beragama, tetapi akar permasalahan tersebut terletak pada kepatuhan dalam mendirikan rumah ibadah.

“Jadi tidak benar jika ada pihak yang mengatakan umat Islam menghambat pembangunan rumah ibadah agama lain. Islam tidak melakukan diskriminasi dengan umat lain,” katanya.

Ia mengatakan, tidak adanya diskriminasi dari umat Islam ke umat lain tersebut dapat dilihat dari perkembangan pembangunan rumah ibadah dalam periode 1977 hingga 2004, karena perkembangan pembangunan rumah ibadah umat Islam terkecil dibanding agama lain.

Perkembangan rumah ibadah umat Islam pada kurun waktu tersebut adalah 64 persen, Kristen mencapai 150 persen, Budha sebesar 360 persen, dan Hindu 400 persen.

Dukungan untuk tidak melakukan revisi atas surat keputusan tersebut juga dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti pernah dinyatakan oleh Ketua MUI Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Amrullah Ahmad.

Ia mengatakan, surat keputusan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga kerukunan umat beragama karena pembangunan rumah ibadah memiliki potensi konflik yang cukup besar di masyarakat.

Selain itu, ia mengatakan bahwa syarat pembangunan rumah ibadah yang tercantum di surat keputusan tersebut juga sudah lebih moderat, misalnya dari kewajiban untuk mendapatkan izin sebanyak 200 kepala keluarga menjadi 90 kepala keluarga di sekitar lokasi tempat pembangunan rumah ibadah. [ant/hidayatullah.com]

Rep: Admin Hidcom
Editor: Administrator

Bagikan:

Berita Terkait

Kesadaran dalam Berekonomi Islam Harus Dibarengi Kesadaran Keislaman

Kesadaran dalam Berekonomi Islam Harus Dibarengi Kesadaran Keislaman

TPM: Ada Banyak Kedzaliman Densus terhadap Umat Islam

TPM: Ada Banyak Kedzaliman Densus terhadap Umat Islam

Komnas HAM Tidak Temukan Indikasi Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Kematian 6 Pengawal HRS

Komnas HAM Tidak Temukan Indikasi Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Kematian 6 Pengawal HRS

Banjir dan Longsor DIY Telan Korban Jiwa, 5.046 Jiwa Terdampak

Banjir dan Longsor DIY Telan Korban Jiwa, 5.046 Jiwa Terdampak

PKS Kerahkan Kepanduan Buka Posko Banjir di Bekasi

PKS Kerahkan Kepanduan Buka Posko Banjir di Bekasi

Baca Juga

Berita Lainnya