Rabu, 17 Februari 2021 / 5 Rajab 1442 H

Nasional

FSLDK : Pemerintah Harus Hukum Berat Koruptor

Bagikan:

Hidayatullah.com–Pemberian grasi ataupun remisi oleh pemerintah terhadap pelaku tindak pidana korupsi menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Selain dianggap melukai rakyat, kebijakan pemerintah itu dinilai tidak tepat.

Ketua Forum Silaturrahmi Nasional Lembaga Dakwah Kampus, Adi Inzar Kusuma mengajak semua pihak untuk melihat posisi korupsi yang sangat merusak itu sebagai sebuah tindakan yang haram.

“Korupsi itu tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan  pengrusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel. Jadi jelas Islam mengutuk tindak pengkhianatan  itu. Islam sangat anti terhadap korupsi,” katanya kepada hidayatullah.com baru-baru ini.

Menurut Adi, korupsi itu bertentangan dengan misi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial.

“Sebenarnya cukup banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (iqâmat al-‘adâlah alijtimâ’iyyah wa al-mashlahat al-‘âmmah),” katanya.

Oleh karena itu, menurut mahasiswa Universitas Lampung ini, hendaknya siapapun menghindari diri dari perilaku korup itu. Sebab ancamannya tidak main-main, neraka.

 “Mumpung Ramadhan, ayolah kita intropeksi diri. Hidup ini kan sementara saja. Ingat pesan Nabi dalam salah satu sabdanya bahwa penyuap dan penerima suap itu masuk ke neraka. Apa kita tidak ngeri dengan neraka,” katanya.

Melalui momentum Ramadhan ini Ketua Puskomnas FSLDK ini menyerukan pemerintah untuk menghukum pelaku korup di Indonesia dengan hukuman seberat-beratnya, bahkan hukuman mati.

 “Makanya kami Forum Silaturahmi Lembaga Da’wah Kampus dengan Islam sebagai Azas hidup dan peranannya yang legal di setiap perguruan tinggi/universitas di negeri ini, yang identik dengan  kapasitasnya sebagai intelektual muda, memandang bahwa hukuman yang tepat bagi para koruptor adalah pengucilan dari masyarakat, potong tangan, dan hukuman mati,” tegasnya.

Atas dasar itulah maka Puskomnas FSLDK juga berharap agar pemerintah benar-benar serius menghilangkan praktek korupsi di negeri ini, termasuk dengan segera melakukan pencegahan agar tidak menjadi budaya generasi yang akan datang. Itu sebabnya berbagai pendekatan dan cara guna mewujudkan hal tersebut dianggapnya sangat perlu dilakukan.

 “Pencegahan korupsi dilakukan tak cukup dengan hanya pendekatan hukum, tapi harus dilakukan melalui pendekatan kultural, yaitu perubahan mindset masyarakat secara keseluruhan. Caranya, menginternalisasikan sikap hidup antikorupsi melalui pernyataan dan perilaku tiap akan memulai pelajaran bagi anak-anak TK, SD, SMP, SMA, dan universitas, serta memperbanyak kantin-kantin kejujuran dan memperbanyak poster dan iklan-iklan yang mendukung pemberantasan korupsi,” katanya.  [imam/hidayatullah.com] 

Rep: Admin Hidcom
Editor: Administrator

Bagikan:

Berita Terkait

Pasca Bentrokan di Jebres, Aparat Masih Berjaga-Jaga

Pasca Bentrokan di Jebres, Aparat Masih Berjaga-Jaga

Penerapan UU JPH, Pelaku Usaha Diminta Pro Aktif Urus Sertifikasi Halal

Penerapan UU JPH, Pelaku Usaha Diminta Pro Aktif Urus Sertifikasi Halal

38  Jemaat Ahmadiyah Kecamatan Cisurupan Bertobat

38 Jemaat Ahmadiyah Kecamatan Cisurupan Bertobat

Warga Riau Ini Rela Korbankan Gaji Sebulan untuk Ikut Aksi Bela Islam III

Warga Riau Ini Rela Korbankan Gaji Sebulan untuk Ikut Aksi Bela Islam III

UAS Penuhi Panggilan PN Pekanbaru, Terdakwa Penghina Tak hadir

UAS Penuhi Panggilan PN Pekanbaru, Terdakwa Penghina Tak hadir

Baca Juga

Berita Lainnya