Ahad, 23 Januari 2022 / 19 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Politikus PDI Sebut Upaya Pelibatan FPI Sebagai “Premanisme”

Bagikan:

Hidayatullah.com—Tidak semua usaha kebaikan menghasilkan tanggapan yang baik. Kisah ini mirip kasus yang menimpa Front Pembela Islam (FPI). Upayanya membantu pemerintah menegakkan Perda No 10/ 2004 tentang Kepariwisataan DKI justru berbuah tuduhan.

Pelibatan  FPI dalam pengawasan tempat hiburan malam saat Ramadhan  dinilai sama saja melegalkan premanisme. Pernyataan ini disampaikan politikus PDI, Eva Kusuma Sundari.

“Saya prihatin, ini legalisasi premanisme. FPI tidak punya legitimasi untuk melaksanakan tugas negara,” kata anggota Kaukus Pancasila Parlemen itu dikutip detikcom, Jumat (7/8).

“Ini rawan kolusi dan ada resiko Satpol terkontaminasi premanisme. FPI bisa menunggangi Satpol,” tuduh Eva.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini, Pemerintah DKI memberitakan akan manggandeng elemen masyarakat untuk membantu mengawasi pelaksanaan aturan jam operasional hiburan malam selama bulan Ramadhan.

Pada hari Selasa 2 Agustus 2010, Pemerintah DKI menerima perwakilan dari Front Pembela Islam (FPI) yang memiliki komitmen untuk membantu melakukan pengawasan bersama.  

Melalui Ketua Umumnya, Habib Rizieq, FPI bahkan berjanji akan membantu pemerintah dan tak akan turun jalan jika aparat bisa menegakkan Dalam Perda No 10/2004 tentang Kepariwisataan DKI dan Keputusan Gubernur Nomor 98/2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Jakarta.

Dalam peraturan itu tetulis, tempat hiburan malam seperti klab malam, diskotek, tempat sauna atau mandi uap, tempat pijat, dan usaha bar yang harus tutup saat Ramadhan. [dtn/ant/pko/hidayatullah.com]

 

Rep: Admin Hidcom
Editor: Administrator

Bagikan:

Berita Terkait

Koperasi Pemuda Hidayatullah Jatim Bukan Fintech Pinjaman Online Ilegal

Koperasi Pemuda Hidayatullah Jatim Bukan Fintech Pinjaman Online Ilegal

Presiden Jokowi Dorong Kontribusi Besar Sektor Perdagangan Bagi Pemulihan Ekonomi

Presiden Jokowi Dorong Kontribusi Besar Sektor Perdagangan Bagi Pemulihan Ekonomi

PBNU Minta MK Tolak Permohonan Kawin Beda Agama

PBNU Minta MK Tolak Permohonan Kawin Beda Agama

Anwar Ibrahim Terima Dr HC Universitas Negeri Padang

Anwar Ibrahim Terima Dr HC Universitas Negeri Padang

Jokowi Bilang Tak Ada Keharusan 5 Hari Sekolah, Full Day School Tetap Dibolehkan

Jokowi Bilang Tak Ada Keharusan 5 Hari Sekolah, Full Day School Tetap Dibolehkan

Baca Juga

Berita Lainnya