Rabu, 26 Januari 2022 / 22 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Organisasi Dakwah Masih Mendemo Pemerintahan China

Bagikan:

Hidayatullah.com–Rabu siang, (15/7), sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam SALAM dan Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) se-Jakarta, Bogor, dan Bekasi, menggelar sejumlah aksi sekaligus long march ke beberapa tempat. Di antaranya, Kedubes China, Kedubes Jerman, bundara HI, dan terakhir Istana Negara.

Di Kedubes China, tempat awal massa melakukan aksi, diwarnai sejumlah teatrikal dan orasi dari beberapa ketua LDK.  Orasi tersebut berisi tekanan terhadap pemerintah China agar bersikap adil dan tidak rasialis terhadap muslim Uighur. Dalam kesempatan tersebut, menurut Agung Nurwijaya, Humas FSLDK, juga dilakukan pemberian surat penyataan kepada Kedubes China.

“Surat itu berisi, tidak ada darah lagi yang tertumpah di Uighur, terapkan otonomi daerah di Uighur, dan penegakan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak entitas muslim Uighur,” kata Agung kepada www.hidayatullah.com.

Sementara di Kedubes Jerman, massa meminta agar pemerintah Jerman tidak bertindak diskriminatif dan rasialis terhadap muslim, khususnya masalah jilbab. Sebagaimana diketahui, Jerman membuat UU yang melarang pemakaian jilbab.

“Oleh sebab itu, kita minta agar pemerintah Jerman memperbolehkan pemakaian jilbab,” ujarnya.

Usai aksi di Kedubes Jerman, massa kemudian bertolak menuju bundaran Hotel Indonesia (HI). Seperti sebelumnya, massa membentangkan spanduk sambil mengitari bundaran HI dan melakukan aksi solidaritas terhadap Muslim Uighur. Massa meminta agar negara-negara di dunia dan PBB turun tangan memberikan solidaritas kepada muslim Uighur.

Di tempat berbeda, Forum Wanita Muslimah Kabupaten Lebak, Banten, mengecam keras tindakan pembantaian muslim Uighur yang dilakukan etnis Han di Provinsi Xinjiang, China.

“Kami meminta pemerintah China bertindak tegas terhadap pelaku pembunuhan kepada umat Islam Uighur itu,” kata Ketua Forum Wanita Muslimah Kabupaten Lebak, Endoh Mahfudoh, di Rangkasbitung, kemarin.

Endoh mengatakan, jika pemerintah China tidak segera mengatasi kerusuhan etnis dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena tidak mampu melindungi warganya sendiri.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga diminta memutuskan hubungan diplomatik dengan China. [ans/hat/www.hidayatullah.com]    

Rep: Admin Hidcom
Editor: Administrator

Bagikan:

Berita Terkait

Polisi Tetapkan Ahok Tersangka Kasus Penistaan Agama

Polisi Tetapkan Ahok Tersangka Kasus Penistaan Agama

PBNU Kecam Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

PBNU Kecam Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

ANNAS Bekasi Raya Dideklarasikan

ANNAS Bekasi Raya Dideklarasikan

Madrasah Anti Korupsi Tuntut Arief Hidayat Mundur dari MK

Madrasah Anti Korupsi Tuntut Arief Hidayat Mundur dari MK

Ekonom: Ada Ketidakadilan Pemerintah Terhadap Rakyat Papua

Ekonom: Ada Ketidakadilan Pemerintah Terhadap Rakyat Papua

Baca Juga

Berita Lainnya