Sabtu, 27 Maret 2021 / 13 Sya'ban 1442 H

Nasional

Tokoh Sumbar Ingin Syariah Islam

Bagikan:

Kamis, 1 Desember 2005

Hidayatullah.com—Forum Tokoh Peduli Syariat Islam (FTPSI) Sumbar mendesak agar Pemerintah  segera menetapkan Provinsi Sumatera Barat sebagai Provinsi Syariah. Desakan itu  disampaikan berdasarkan  hasil Mudzakarah Ulama se Sumbar.

Demikian  H. Irfianda Abiddin, SE, Roza Saferi ST dan Dr. Bahnelsyah dari FTPSI Sumbar dalam keterangannya kepada wartawan di Padang, Rabu petang kemarin.

“Kita mendesak pemerintah, pem,erimntah provinsi dan Kabupaten/Kota  untuk secara legal formal menetapkan Sumatera Barat sebagi Provinsi Syariah, dan sesegeranya mempersiapkan segala sesuatu untuk penetapannya,” jelas Irfianda kepada hidayatullah.com.

Sebagaimana diberitakan,  Muzakarah Ulama pertama se Sumbar  yang berlansung Sabtu dan Ahad lalu  di Auditorium Kantor Gubenur Sumbar telah menyepakati penegakan Syariat Islam di Sumbar, karena itulah Pemeritah didesak untuk  menetapkan Sumbar sebagai provinsi Syariah.

“Penetapan Syariat Islam  terhadap hukum yang berkaitan dengan  dengan masyarakat , diberlakukan pada semua komponen masyarajkat sumbar baik Muslim atau non-Muslim”.

Dibidang pendidikan  pemerintah diharapkan menambah jam pelajaran agama  8 jam sepekan  dan menyempurnakan kurikulum  termasuk di IAIN. Juga  memasukan pelajaran aqidah dan jihad  yang benar sehingga tidak terjadi peyalahgunaan pemahman Islam.

Tapi semangat penegakkan Islam seperti ini sering akan mendapatkan perlawanan, khususnya pihaj asing. (Dodi)

Rep: Ahmad Sadzali
Editor: Administrator

Bagikan:

Berita Terkait

Imigran Syiah Afghanistan di Balikpapan Segera Dideportasi

Imigran Syiah Afghanistan di Balikpapan Segera Dideportasi

Prof Huzaemah Imbau Umat Islam Pakai Medsos untuk Dakwah

Prof Huzaemah Imbau Umat Islam Pakai Medsos untuk Dakwah

Komnas HAM: Tembak Langsung Rendahkan Martabat Manusia

Komnas HAM: Tembak Langsung Rendahkan Martabat Manusia

Mahfud MD: Pemerintah akan  Larang dan Hentikan Semua Kegiatan FPI

Mahfud MD: Pemerintah akan Larang dan Hentikan Semua Kegiatan FPI

BPN Bawa Bukti 73 Ribu Lebih Kesalahan Input, Desak KPU Hentikan Situng

BPN Bawa Bukti 73 Ribu Lebih Kesalahan Input, Desak KPU Hentikan Situng

Baca Juga

Berita Lainnya