Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Banyak Pihak Tak Setujui Pembentukan Koter

Bagikan:

Jum’at, 7 Oktober 2005  

Hidayatullah.com—Tak hanya masyarakat saja yang menolak gagasan untuk mengaktifkan kembali Komando Teritorial (Koter). Para penolak lain adalah kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan DPR RI dan tokoh masyarakat.

Sebagaimana diketahui, beberapa saat pasca peledakan Bom Bali II membuat Presiden RI, Susilo B Yudhoyono meminta TNI terlibat menangani tindakan anti-teror. Dari sinilah muncul gagasan dari Panglima TNI untuk mengembalikan Koter yang dahulu pernah dirasakan bagitu pahi bagi banyak orang.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dengan tegas menolak gagasan itu.

Hidayat mengatakan, tidak ada relevansi antara pengaktifan koter dan penanggulangan terorisme. Meledaknya bom di Bali untuk kali kedua tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaktifkan koter yang seharusnya dibubarkan sejak pencabutan dwifungsi TNI.

"Seharusnya yang dimaksimalkan fungsi Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri," ujar Hidayat, kemarin.

Hidayat justru khawatir keterlibatan TNI memerangi terorisme akan menimbulkan miskoordinasi di lapangan. "Bagi saya, yang terpenting polisi dan BIN bisa bekerja profesional. Dan, TNI tetap berfungsi sebagai alat negara menjaga pertahanan."

Hidayat menambahkan, Panglima TNI salah mengartikan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar TNI terlibat memerangi terorisme. "Presiden minta TNI men-support BIN dan Polri. Bukan mengaktifkan koter," jelasnya.

Senada dengan Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang ditemui wartawan di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/10) mengatakan, pihaknya menilai pembentukan Koter belum diperlukan, karena masalah keamanan menjadi tanggungjawab polisi. Dia justru meminta perlunya peningkatan kualitas Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian guna memerangi terorisme.

"Koter belum perlu. Untuk memerangi terorisme cukup hanya meningkatkan kualitas BIN dan kepolisian," kata Pimpinan DPR dari unsur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Penolakan juga datang pada mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Pria yang disapa Gus Dur itu, kemarin menggelar konferensi pers di Kantor PB NU, Jalan Kramat Raya untuk menolak gagasan Koter. "Koter seharusnya sejak tahun depan sudah tidak ada, kok malah diaktifkan lagi," ujar Gus Dur.

Menurut Gus Dur, mengaktifkan kembali Koter sama saja menghidupkan pendekatan keamanan dalam penanganan hidup sebagai bangsa. "Cukuplah lebih dari 30 tahun kita semua dibuat sengsara oleh pendekatan tersebut," kata ketua umum Dewan Syura DPP PKB hasil Muktamar Semarang ini.

Seperti diketahui, komando teritorial ini meliputi Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Umat Islam merupakan bagian yang pernah mendapatkan pengalaman pahit di kala alat-alat militer seperti itu bertindak seenaknya dan sangat represif menangkap dan menciduk seseorang dengan alasan keamanan. (Cha, berbagai sumber)
 

Rep: Ahmad Sadzali
Editor: Administrator

Bagikan:

Berita Terkait

DPD Dorong Pemerintah-DPR Rampungkan RUU Ekonomi Kreatif

DPD Dorong Pemerintah-DPR Rampungkan RUU Ekonomi Kreatif

Klarifikasi Ketua MPR Zulkifli Hasan soal Shalatnya di Iran

Klarifikasi Ketua MPR Zulkifli Hasan soal Shalatnya di Iran

Padangpanjang Pusat Peringatan Hari Antirokok

Padangpanjang Pusat Peringatan Hari Antirokok

Curhat nya Mantan Aktivis LDII ke MIUMI

Curhat nya Mantan Aktivis LDII ke MIUMI

Terkait Meikarta, YLKI: Pemerintah Perlu Jatuhkan Sanksi atas Pengembang yang Melanggar

Terkait Meikarta, YLKI: Pemerintah Perlu Jatuhkan Sanksi atas Pengembang yang Melanggar

Baca Juga

Berita Lainnya