Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ribut di PKB, Kubu Muhaimin Ancam Sweeping dan Rampas Atribut

Bagikan:


 
 

Senin, 26 September 2005

Hidayatullah.com–DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar menginstruksikan fungsionarisnya untuk mengambil atau merampas simbol atau atribut PKB yang akan digunakan dalam Muktamar kubu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf di Surabaya beberapa hari mendatang.
 
Menurut Ketua DPP PKB Effendy Choirie versi Muhaimin kepada pers, di Jakarta, Minggu (25/9), pihak yang paling berhak menggunakan simbol PKB hanyalah PKB hasil Muktamar II di Semarang yang kini dipimpin Muhaimin Iskandar.

Hal itu didasarkan pada hasil Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memenangkan kubu Muhaimin Iskandar dalam kasus gugatan yang diajukan pihak Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf. Lebih lanjut, dia menyatakan pihaknya mengharapkan aparat kepolisian untuk berpegang pada aturan hukum yang ada dengan melakukan penertiban kepada orang-orang yang melanggar hukum tersebut.

”Apabila aparat hukum tersebut tetap membiarkan, maka atas nama PKB yang sah secara hukum, massa kami akan melakukan perampasan simbol-simbol yang mereka gunakan tersebut,” katanya dengan geram.

Dia juga menyatakan, apabila terjadi benturan antar massa maka pihak yang harus ditindak adalah mereka yang telah jelas-jelas melanggar hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sabtu (24/9), kubu Muhaimin melancarkan ancaman sweeping yang akan dilakukan massa PKB Muhaimin Iskandar tidak menyurutkan langkah kubu Alwi Shihab menggelar muktamar 1-2 Oktober mendatang.

”Kita sudah siap untuk melaksanakan muktamar di Surabaya awal Oktober ini,” tandas Alwi Shihab pekan lalu.

Perpecahan di tubuh partai bikinan NU itu mencuat setelah Mukmatar PKB di Semarang, April lalu. Terpilihnya Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum ditengarai para anggota PKB yang lain sebagai bagaian rekayasa.

A.S. Hikam ketika itu menilai, proses pada Muktamar II di Semarang ini berjalan tidak demokratis. Ia juga menilai, muktamar "dipenuhi dengan rekayasa untuk kepentingan tertentu" serta "sarat dengan ambisi seseorang".  Hikam bahkan mengajak peserta Muktamar ke-II partai itu memboikot persidangan pemilihan ketua umum dewan tanfidz (eksekutif).

Hikam mencontohkan, rekayasa sudah dimulai sejak terpilihnya Abdurrahman Wahid secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Syuro. Padahal, sidang sedang membahas pandangan umum pengurus wilayah terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya.

Perpecahan makin tajam tatkala kubu Aliwi Shihab yang konon didukung para kiai senior membentuk sendiri PKB yang sering disebut PKB kubu Alwi. Kabarnya, perpecahan itu sampai di DPR RI. (cha berbagai sumber)

Rep: Ahmad Sadzali
Editor: Ahmad Sadzali

Bagikan:

Berita Terkait

Pemerintah Kota Tasikmayala Ajak Masyarakatnya Berhijab

Pemerintah Kota Tasikmayala Ajak Masyarakatnya Berhijab

Sistem Islam bisa Tekan Peredaran Miras dan Narkoba

Sistem Islam bisa Tekan Peredaran Miras dan Narkoba

Anwar Abbas Sarankan Presiden Terbitkan Perppu, Agar Masyarakat Bisa Kembali Hidup Aman, Tenang dan Damai

Anwar Abbas Sarankan Presiden Terbitkan Perppu, Agar Masyarakat Bisa Kembali Hidup Aman, Tenang dan Damai

Waspadai Blok Natuna Dikuasai Asing

Waspadai Blok Natuna Dikuasai Asing

DPD Temukan Peluang Bisnis Ikan dan Kapal di Meksiko untuk Pengusaha Indonesia

DPD Temukan Peluang Bisnis Ikan dan Kapal di Meksiko untuk Pengusaha Indonesia

Baca Juga

Berita Lainnya