Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Depag Dinilai Tak Bermoral

Bagikan:

Hidayatullah.com–Departemen Agama dinilai tidak bermoral karena kembali mengajukan anggaran belanja untuk penyelenggraan haji 2006 dalam APBN, sementara jemaah haji dianggap sebagai orang yang mampu dan tak perlu disubsidi.

"Ini kejahatan. Menterinya sebaiknya turun saja karena masih juga mengajukan anggaran belanja bagi penyelenggaraan haji padahal jemaah haji itu orang yang mampu dan tak perlu disubsidi, apalagi banyak jemaah yang berkali-kali naik haji," kata Ketua Partai Bintang Reformasi, Miqdad Husein di Jakarta, Rabu.

Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI di Jakarta, Selasa malam, dibahas perlunya peningkatan pelayanan haji oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dengan meningkatkan alokasi anggaran belanja dalam APBN.

Besarnya pengajuan alokasi anggaran haji sebesar Rp113 milyar untuk pengadaan obat-obatan dan peralatan medis, pemeliharaan ambulans, honor petugas, sewa perkantoran di Arab Saudi, dan alat tulis kantor. Alokasi anggaran belanja penyelenggaraan haji sebenarnya baru dimulai tahun lalu sebesar Rp60 milyar.

Pada rapat Panja itu hadir juga Sekjen Depag Faisal Ismail, Plt Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag Slamet Riyanto, dan Direktur Haji Depag Zakaria Umar serta Dirjen Anggaran Depkeu yang diwakili oleh Parluhutan.

Menurut Miqdad Husein, alokasi anggaran itu akan hanya tumpang tindih dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan jemaah haji dan sulit dipertanggungjawabkan.

"Kami menolak subsidi itu, di Indonesia ini masih banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang lebih butuh disubsidi," katanya.

Sementara itu Kepala Bagian Humas Depag Soefiyanto mengakui, memang benar Panja DPR telah menyepakati perlunya peningkatan pelayanan penyelenggaraan haji oleh pemerintah, tetapi belum dipastikan besaran nilai alokasi anggarannya.

"Tetapi tidak benar peningkatan pelayanan itu merupakan subsidi. Karena tidak mungkin jemaah haji harus juga membayar peralatan medis, kantor haji, petugas medis dan lainnya. Itu merupakan tanggungjawab pemerintah," katanya.

Menurut dia, komponen biaya pengadaan obat-obatan, peralatan medis, pemeliharaan ambulans, honor petugas, sewa perkantoran di Arab Saudi, dan alat tulis kantor merupakan "indirect cost" jadi tidak tepat dibebankan kepada jemaah.

"Jemaah itu membayar makanannya, transpornya, sewa penginapannya dan lainnya kebutuhan yang langsung mereka pakai, bukan komponen yang bersifat tidak langsung," katanya.(ant/wpd)

Rep: Ahmad Sadzali
Editor: Administrator

Bagikan:

Berita Terkait

Pernah Ditolak, MUHSIN Muncul Lagi di Jawa Barat

Pernah Ditolak, MUHSIN Muncul Lagi di Jawa Barat

BNN Jabar Minta Pesantren Waspadai Peredaran Narkoba

BNN Jabar Minta Pesantren Waspadai Peredaran Narkoba

Korban Banjir Papua: 79 Meninggal, 43 Hilang, 4.728 Mengungsi

Korban Banjir Papua: 79 Meninggal, 43 Hilang, 4.728 Mengungsi

Bencong Mejeng Depan Masjid, Masyarakat Bogor Resah

Bencong Mejeng Depan Masjid, Masyarakat Bogor Resah

Doa Tahlil Laskar FPI

Aktivis 98 Desak Tim Pencari Fakta Independen Kasus Kematian Anggota FPI

Baca Juga

Berita Lainnya