Rabu, 7 Juli 2021 / 27 Zulqa'dah 1442 H

Nasional

Caleg Partai Berbasis Islam Dikaitkan Politisi Busuk

Bagikan:

Hidayatullah.com–Seminggu ini daftar politisi busuk sedang diedarkan di tengah masyarakat. Para penyebar itu, tak lain, yang bernama Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk (GNTPPB). 12 Maret 2004 lalu, secara serentak GNTPPB meluncurkan koran 4 halaman daftar politisi busuk dan ajakan untuk tidak memilihnya. Dalam koran Sosok edisi pertama itu, GNTPPB memberikan 62 daftar politisi dan catatan track record politik mereka serta daerah pemilihannya. Diantara 62 daftar caleg itu 14 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 10 orang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB), 5 dari Partai Amanat Nasional (PAN), 19 dari Golongan Karya (Golkar), 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 2 orang dari Partai Karya Peduli Bangsa (PDKB), dan 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). GNTPPB yang merupakan sebuah konsorsium 162 lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia itu berjanji akan menyebarkan daftar melalui pembagian sejenis surat kabar dan selanjutnya secara serentak diteruskan ke daerah. Meski penyebutan nama-nama itu berpotensi merugikan orang, menurut Luky Djani, Wakil Koordinator ICW, penyebutkan nama-nama caleg tersebut hanya informasi. Kita tidak mau lakukan a judgment (pendapat), kami hanya memberikan informasi dan dikembalikan ke pemilih, ujarnya pada Tempo Interaktif. Beberapa nama caleg dari partai berbasis Islam yang ikut disebut-sebut adalah; Yunus Yosfiah, Tosari Wijaya. Andi M Ghalib (PPP), Djoko Susilo dan AM. Fatwa (PAN), KH. M Zubair Bakkry (PBB), Daud Rasyid Sitorus dan Irwan Prayitno (PKS). Yunus dituduh dikaitkan dengan pembunuhan lima wartawan asing di Timor Timur pada 1976. KH. M Zubair, Djoko Susilo dan Irwan Prayitno dikaitkan dengan kebijakan tentang Pansus Trisakti Semanggi karena dianggap tidak mendukung adanya pelanggaran HAM berat. Hanya anehnya, Daud Rasyid Sitorus dari PKS dianggap politisi busuk hanya karena ikut menjadi pembicara dalam Poligami Award yang tak ada kaitannya dengan kebijakan politik. (cha)

Rep: Ahmad Sadzali
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Dr Masri Sitanggang: Tuntut Pengusul di Balik RUU HIP

Dr Masri Sitanggang: Tuntut Pengusul di Balik RUU HIP

UU Hukuman Mati Pengedar Narkoba Belum Dicabut

UU Hukuman Mati Pengedar Narkoba Belum Dicabut

Wakil Ketua DPR Minta Kemenkes Buka Relawan Tenaga Kesehatan

Wakil Ketua DPR Minta Kemenkes Buka Relawan Tenaga Kesehatan

Tangerang Terus  Lakukan Razia Miras

Tangerang Terus Lakukan Razia Miras

Syiah Internasional, Gay dan Waria dukung Jokowi

Syiah Internasional, Gay dan Waria dukung Jokowi

Baca Juga

Berita Lainnya