Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Amien Capres Termiskin

Bagikan:

Hidayatullah.com–Para calon presiden dan wakil presiden kita ternyata adalah orang-orang yang cukup kaya raya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin membeberkan kekayaan para capres/cawapres yang akan memperebutkan kursi presiden mendatang. Jusuf Kalla, cawapres pasangan Susilo B Yudhoyono ini merupakan calon paling kaya. Dalam daftar laporan harta kekayaan KPK, pengusaha asal Sulawesi Selatan itu memiliki kekayaan Rp 122,19 miliar serta USD 14.928. Kekayaan Kalla ini tak lepas dari kesuksesannya sebagai pengusaha di tanah kelahiranya, Makassar. Kekayaan pemilik Kalla Group ini sebagaian besar berupa surat berharga yang bernilai Rp 73, 8 miliar. Sementara itu, cawapres pendamping Amien, Siswono Judo Husodo memiliki kekayaan Rp 74.776.947.040. Sedang Megawati mempunyai kekayaan Rp 59.809.315.484. Urutan di bawah Mega adalah capres Partai Golkar Wiranto. Mantan panglima TNI itu kekayaan Rp 46.215.282.701. Laporan KPK menyebutkan, capres Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga wakil presiden mempunyai kekayaan Rp 17.337.422.722. Ketua umum PPP itu juga masih mempunyai simpanan USD 199.000. Sedang pasangannya, Agum Gumelar, menempati urutan selanjutnya. Kekayaan yang dikumpulkan mencapai Rp 8.845.236.00, beserta kekayaan dalam bentuk dolar sebesar USD 366.846. Yang menarik, cawapres pendamping Megawati Soekarnoputri, KH Hasyim Muzadi, meski dikenal kiai, Hasyim memiliki kekayaan layaknya pejabat. Kekayaan Hasyim bahkan melebihi kekayaan SBY. Mantan Ketua PW NU Jatim itu tercatat mempunyai kekayaan Rp 7.234.294.500. Sedangkan SBY hanya Rp 4.652.069.796 menyusul KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah dengan kekayaan Rp 2,7 miliar. Yang relatif ?miskin? adalah Amien Rais. Capres Partai Amanat Nasional (PAN) itu hanya mempunyai kekayaan sebesar Rp 867.955.230, dan uang USD 13.700. Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No 45 Tahun 2004 yang diteken presiden pada 27 Mei lalu, kekayaan pejabat negara, termasuk capres/cawapres, sudah menjadi kewenangan KPK. “Laporan ini kami sampaikan tanpa ada kepentingan politik apa pun. Ini dalam rangka akuntabilitas untuk membangun sistem transparansi,” ujar Wakil Ketua KPK Sjahruddin Rasul kepada wartawan di Jakarta kemarin. (ant/jp/cha)

Rep: Ahmad Sadzali
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Beredar SK Pemberhentian Fahri Hamzah, PKS Akui Sudah Tandatangani SK DPP

Beredar SK Pemberhentian Fahri Hamzah, PKS Akui Sudah Tandatangani SK DPP

Soal Kondisi Bangsa, Wantim MUI Ajak Pemerintah Berdiskusi Secara Terbuka

Soal Kondisi Bangsa, Wantim MUI Ajak Pemerintah Berdiskusi Secara Terbuka

Menag: Para Ulama di MUI Tidak Diragukan Komitmen Kebangsaannya

Menag: Para Ulama di MUI Tidak Diragukan Komitmen Kebangsaannya

PKS Tegas Tolak Pengesahan RUU Ciptaker

PKS Tegas Tolak Pengesahan RUU Ciptaker

Inilah Sikap FUI Soal Syiah

Inilah Sikap FUI Soal Syiah

Baca Juga

Berita Lainnya