Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Info Halal

Wapres: Izin BPOM dan Fatwa MUI Harus Ada Sebelum Vaksinasi Covid-19

keuangan syariah milenial ANTARA/HO-Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada puncak HKSN kw-62 di Kota Banjarbaru, Kalsel
Bagikan:

 Hidayatullah.com- Wakil Presiden Ma’ruf Amin hari ini meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meskipun vaksinnya belum ditemukan, namun Ma’ruf meyakini pemerintah telah menyiapkan prosedur hingga memastikan kehalalannya.

Tiba di sana Ma’ruf berkeliling meninjau simulasi proses vaksinasi Covid-19 sembari mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny.

“Vaksinasi ini simulasi ini merupakan bagian daripada persiapan pelaksanaan daripada vaksinasi secara keseluruhan nanti yang sudah direncanakan pemerintah,” kata Ma’ruf, Kamis (19/11/2020).

Selain itu, Maruf mengatakan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait vaksin sudah mesti terbit sebelum pelaksanaan vaksinasi.

“Vaksinnya sudah ada dan sedang diperiksa (uji klinis) yang ada di Beijing itu. Sudah ada tim bersama dari BPOM juga dari MUI. Nanti menjelang vaksinasi, (izin dan fatwa) itu harus terlebih dahulu keluar,” tuturnya.

Ma’ruf menjelaskan bahwa terdapat beberapa persiapan yang mesti dilakukan agar vaksinasinya berjalan dengan baik. Semisal menyiapkan data-data atau nama-nama warga yang akan divaksin di seluruh Indonesia. Kemudian mengatur tahapan-tahapan vaksinasi, pendistribusian vaksin sambil melakukan simulasi.

Para petugas kesehatan pun menjalani pelatihan-pelatihan dalam proses pemberian vaksinasi. Ma’ruf juga menyebut pihaknya sudah memikirkan bagaimana mengolah limbah vaksin.

Kalau semisal vaksinnya sudah tersedia dengan izin yang dikeluarkan BPOM, maka harus dicek terlebih dahulu oleh tim dari MUI terkait kehalalannya.

“Vaksin itu halal atau boleh dipakai kan setelah ada vaksinnya. Sebenarnya sudah ada pemeriksaan awal jadi tinggal menunggu vaksinnya. Vaksinnya sudah ada, sudah diperiksa, tim bersama BPOM juga dari MUI, nanti menjelang vaksinasi itu sudah harus lebih dulu keluar,” terangnya.

“Kebolehan dari MUI itu bisa karena dia (vaksin) halal atau karena dasarnya kedaruratan, yang penting MUI sebagai lembaga otoritas akan memberikan fatwanya tentang masalah itu,” tambahnya.

Sementara itu, BPOM RI telah memastikan bahwa EUA untuk vaksin Covid-19 di Indonesia paling cepat bisa diperoleh pada Januari 2021.

Indonesia telah melirik beberapa kandidat vaksin dari sejumlah negara, termasuk buatan Sinovac dari China. Vaksin Sinovac saat ini telah memasuki tahap uji klinis tahap ketiga dan telah diaudit oleh tim dari BPOM dan MUI di Beijing, China.

Nantinya tahap pertama sebanyak tiga juta vaksin akan didatangkan ke Indonesia yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, anggota TNI dan Polri, serta orang yang bertugas langsung dalam penanganan Covid-19.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kemenag Resmikan BPJPH, Kewenangan Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI

Kemenag Resmikan BPJPH, Kewenangan Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI

LPPOM MUI Desak Aparat Tindak Tegas Pemalsu Daging

LPPOM MUI Desak Aparat Tindak Tegas Pemalsu Daging

MUI Siap dan Telah Lakukan Sertifikasi Auditor Halal: Yang Daftar Masih Dikit, Kami Tak Boleh Maksa

MUI Siap dan Telah Lakukan Sertifikasi Auditor Halal: Yang Daftar Masih Dikit, Kami Tak Boleh Maksa

Pakar Hukum: RUU Cipta Kerja Harus Dicermati karena Terkait Akidah

Pakar Hukum: RUU Cipta Kerja Harus Dicermati karena Terkait Akidah

BPOM: Suplemen Makanan Mengandung DNA Babi Sudah Ditarik

BPOM: Suplemen Makanan Mengandung DNA Babi Sudah Ditarik

Baca Juga

Berita Lainnya