BPJPH: Belum Ada Kesepakatan Bebas Sertifikasi Halal dengan Malaysia

Sebelumnya, diberitakan bahwa Indonesia Halal Watch mempertanyakan manfaat kesepakatan bebas sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia.

BPJPH: Belum Ada Kesepakatan Bebas Sertifikasi Halal dengan Malaysia
Ali Muhtadin/hidayatullah.com
Kepala BPJPH Prof Ir Sukoso pada Peluncuran 'UI Halal Center' (UIHC) di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Selasa (19/12/2017).

Terkait

Hidayatullah.com– Kepala Badang Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menegaskan, pihaknya belum melakukan kesepakatan bebas sertifikasi halal dengan negara manapun, termasuk Malaysia.

“Belum ada kesepakatan bebas sertifikasi halal dengan manapun, termasuk Malaysia,” tegas Sukoso di Jakarta, pekan ini (04/02) dikutip dari laman resmi Kementerian Agama pada Rabu (06/02/2019). Penegasan ini disampaikan Sukoso menanggapi informasi adanya kesepakatan yang sudah terjalin dengan Malaysia terkait bebas sertifikai halal.

Sukoso mengaku bahwa pihak penanggung jawab jaminan produk halal Malaysia pernah berkunjung ke BPJPH Kementerian Agama pada tahun lalu. Namun, saat itu pertemuan baru sebatas pengenalan visi-misi, dan program BPJPH.

“Kami menerima kunjungan mereka tahun lalu. Saat itu, belum ada pembicaraan mengenai rencana kesepakatan bebas sertifikasi halal untuk produk dari kedua negara,” jelasnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Indonesia Halal Watch (IHW) mempertanyakan manfaat kesepakatan bebas sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia. IHW menilai kesepakatan tersebut justru akan merugikan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam negeri.

Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal BPJPH Nifasri menambahkan bahwa sembari menunggu ditandatangani Perpres tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH saat ini tengah mempersiapkan berbagai hal terkat penyelenggaraan jaminan produk halal. Salah satu yang tengah disiapkan adalah aturan tentang Kerjasama antar Negara.

“Kami tengah persiapkan PMA tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Di dalamnya, diatur juga terkait kerja sama Kementerian/Lembaga, termasuk kerja sama Internasional,” ujarnya.

“Draf PMA ini sudah dibahas beberapa kali dengan Biro Hukum dan Sekretariat Wapres. Ke depan, kami akan bahas draf ini dengan K/L terkait, antara lain: Kemenlu, BSN dan K/L lainnya,” tandasnya.*

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !