IHW Apresiasi Sertifikasi Halal Tetap Wewenang LPPOM MUI

Diharapkan penjelasan BPJPH melalui surat resmi tersebut dapat mengakhiri keraguan dan kegamangan masyarakat dan pelaku usaha.

IHW Apresiasi Sertifikasi Halal Tetap Wewenang LPPOM MUI
muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
Sertifikat Halal MUI tertempel pada salah satu kios penjualan daging di Depok, Jawa Barat.

Terkait

Hidayatullah.com– Di penghujung tahun 2018 Indonesia Halal Watch (IHW) mendapat kiriman Surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH). Surat tersebut ber-No 393/BD.II/P.II.I/HM.01/12/2018.

Surat yang tertulis “penting” itu merupakan surat balasan atas Surat IHW tanggal 20 Desember 2017, surat tanggal 18 Januari tahun 2018, dan surat tanggal 3 Desember tahun 2018 yang lalu, yang perihalnya sama.

“Alhamdulillah surat kami akhirnya dijawab oleh BPJPH,” kata Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah. Pihaknya juga berterima kasih kepada Prof Sukoso selaku Kepala BPJPH yang telah menjawab surat IHW.

“Jawaban BPJPH atas surat IHW ini tentu saja sangat ditunggu-tunggu, karena bukan saja penting, substansial juga dapat mengakhiri kegamangan dan ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha domestik dan asing. Terima kasih BPJPH dan Prof Sukoso, jawaban tersebut dapat melegakan semua pihak,” tambah Ikhsan dalam rilisnya kemarin (06/01/2019).

Menurut Ikhsan, pertanyaan tersebut diajukan kepada BPJPH kerena IHW mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat juga pelaku usaha dan beberapa lembaga sertifikasi halal luar negeri, baik dari kawasan Asia, Afrika maupun Eropa. Terutama pasca Annual Meeting World Halal Council yang baru-baru ini yang diselengggarakan di Jakarta, dimana sebagai salah satu pembicaranya adalah Ikhsan Abdullah sebagai Direktur IHW yang memberikan materi Halal Act No 33 year 2014.

Baca: Sertifikasi Halal Tetap di MUI Sampai Regulasi dan Sistem Layanan Siap

Pertanyaan yang disampaikan kepada IHW seputar: Apakah permohonan sertifikasi halal sudah dapat diajukan kepada BPJPH? Bagaimana pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal dan kemana harus memperpanjang sertifikasi halal yang sudah habis masa berlakunya? Berapa tarif resmi untuk biaya sertifikasi halal?

“(Dan) beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Badan Sertifikasi Halal Luar Negeri yang selama ini telah memperoleh pengakuan (recognize) dari Majelis Ulama Indonesia, atau saling pengakuan. Pertanyaan berkisar, apakah kami harus mendapatkan pengakuan dari MUI atau BPJPH?” ungkapnya.

Adapun balasan Surat BPJPH kepada IHW, pada intinya, pertama, BPJPH belum dapat menerima permohonan sertifikasi halal, maka sesuai ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), MUI tetap menjalankan kewenangannya untuk melakukan sertifikasi halal dan perpanjangan sertifikasi halal, “Sampai BPJPH terbentuk dan dapat melakukan fungsinya dengan baik. Kewenangan tersebut dilandasi dan berdasarkan UU JPH,” imbuhnya.

Menjawab pertanyaan ketiga mengenai besaran tarif atau biaya sertifikasi halal, BPJPH belum dapat memastikan besaran tarif atau biaya bagi sertifikasi halal. Karena, sampai saat ini ketentuan mengenai tarif dan biaya sertifikasi masih dalam pembahasan di Kementerian Keuangan.

Berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri, BPJPH memberikan jawaban, bahwa pada dasarnya BPJPH berwenang mengadakan kerja sama dengan Lembaga Halal Luar Negeri sesuai pasal 6 dan Pasal 47 dan Pasal 48.

Akan tetapi, jelasnya, kerja sama saling pengakuan atau mengakui (recognize) Lembaga Halal Negara Luar Negeri atau saling pengakuan tersebut juga harus mengacu kepada standar halal. “Selama ini 43 Lembaga Sertifikasi Luar Negeri mengakui MUI dan telah saling memberikan pengakuan atau recognize. Pengakuan tersebut berstandar halal LPPOMMUI yang berbasis Fatwa MUI,” sebutnya.

Dengan surat balasan dari BPJPH itu yang intinya berupa penjelasan, maka IHW sangat mengapresiasi. Karena, inti surat tersebut pada pokoknya sama halnya penjelasan BPJPH kepada masyarakat dan pelaku usaha, bahwa BPJPH masih belum dapat melakukan fungsinya, sehingga sertifikasi halal tetap menjadi kewenangan MUI melalui LPPOM.

“Ini poin penting yang harus menjadi pegangan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga mandatori sertifikasi halal tetap dijalankan sesuai UU JPH dan dilaksanakan oleh MUI melalui LPPOM sampai BPJPH dapat berfungsi dengan baik,” tegas Ikhsan.

Diharapkan penjelasan BPJPH melalui surat resmi tersebut dapat mengakhiri keraguan dan kegamangan masyarakat dan pelaku usaha.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !