Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Info Halal

IHW: Negara Wajib Biayai Sertifikasi Halal UMKM

andi/hidayatullah.com
Acara refleksi akhir tahun mengenai sertifikasi halal dan UU JPH di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, mengkritisi pasal 44 ayat 1 Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Isi pasal itu, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dengan kata lain, sertifikasi halal tidak gratis. Bagaimana dengan pelaku usaha yang tidak mampu secara ekonomi?

Ikhsan meminta negara yang membayarkannya.

“Karena (pada Oktober 2019) negara mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar, maka negara wajib membiayai sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang kurang memiliki kemampuan,” tegasnya dalam acara refleksi akhir tahun mengenai sertifikasi halal di Cikini, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Baca: IHW Minta Pemerintah Jalankan Pasal 59 dan 60 UU JPH

Tidak mungkin, kata dia, pelaku usaha yang demikian bisa membayar sertifikasi halal. Ia mencontohkan, ada seorang pedagang gerobak makanan yang modalnya hanya 400 ribu. Untuk membayar sertifikasi halal, kata Ikhsan, pedagang itu harus menjual barang dagangan dan gerobaknya. Jadi mustahil buat sertifikasi halal.

Ia mengatakan, solusi yang paling tepat adalah negara memberikan subsidi kepada UMKM dan dunia usaha.

“Jadi jangan (hanya) mengatur, tetapi tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Baca: BPJPH Akui Belum Dapat Berfungsi, Bantah Tidak Bekerja

Menurutnya, negara yang mensubsidi UMKM dan melindungi konsumen, adalah wujud pengamalan pasal 29 UUD 1945 tentang perlindungan negara terhadap agama warganya.

“Karena makan dan minum itu bagi umat Islam adalah ibadah. Mau makan baca ‘Bismillah’. Sudah makan, ‘Alhamdulillah’,” terangnya.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Peserta Pelatihan Halal Internasional Diharapkan Lebih Paham SJH

Peserta Pelatihan Halal Internasional Diharapkan Lebih Paham SJH

BPJPH: Penerbitan Sertifikasi Halal Tetap Kewenangan Kemenag

BPJPH: Penerbitan Sertifikasi Halal Tetap Kewenangan Kemenag

Komisi VIII: BPJPH Harus Benar-benar Profesional dan Transparan

Komisi VIII: BPJPH Harus Benar-benar Profesional dan Transparan

Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Menkes: Imunisasi Tetap Berjalan

Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Menkes: Imunisasi Tetap Berjalan

Penjaminan Produk Halal dan Thayib, BPOM-BPJPH Siap Bekerja Sama

Penjaminan Produk Halal dan Thayib, BPOM-BPJPH Siap Bekerja Sama

Baca Juga

Berita Lainnya