Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Info Halal

IHW Minta Pemerintah Jalankan Pasal 59 dan 60 UU JPH

andi/hidayatullah.com
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, dalam acara refleksi akhir tahun mengenai sertifikasi halal di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Sudah mau lima tahun, Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) belum juga bisa dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sebabnya, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU tersebut belum rampung juga sampai sekarang.

Dalam waktu yang pasif ini, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, melihat tidak banyak yang dilakukan BPJPH sejak dibentuk 10 Oktober tahun lalu.

Sampai hari ini, tuturnya, BPJH belum bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akibatnya BPJH tidak mampu melahirkan satu auditor halal pun selama 1 tahun. Yang dilahirkan BPJH hanya calon auditor halal.

Begitu juga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diharapkan sudah mulai dibentuk, tapi, kata dia, belum ada satupun yang lahir pasca UU JPH diundangkan.

“Kondisi ini mengakibatkan persiapan pelaksanaan UU JPH dalam rangka mandatory (kewajiban) sertifikasi halal yang akan jatuh pada bulan Oktober 2019, tidak mungkin dapat dilaksanakan melalui BPJPH. Ini yang menyebabkan tidak berfungsinya BPJPH sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah,” ujar Ikhsan dalam acara refleksi akhir tahun mengenai sertifikasi halal di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Karenanya, IHW meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar menjalankan Pasal 59 dan 60 UU JPH, dengan memperkuat LPPOM MUI melalui Peraturan Presiden.

“Demi keberlangsungan mandatory sertifikasi halal sebagaimana amanat undang-undang, dan menjamin kepastian iklim usaha dan hubungan perdagangan internasional,” ucapnya.

LPPOM MUI saat ini tetap menjalankan kewenangannya melakukan sertifikasi halal berdasarkan Pasal 59 dan 60 UU JPH sampai BPJPH telah dinyatakan siap.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

BPJPH: Belum Ada Kesepakatan Bebas Sertifikasi Halal dengan Malaysia

BPJPH: Belum Ada Kesepakatan Bebas Sertifikasi Halal dengan Malaysia

IHW: RUU Cilaka Berpotensi Hilangkan Peran Ulama pada Sertifikasi Halal

IHW: RUU Cilaka Berpotensi Hilangkan Peran Ulama pada Sertifikasi Halal

MUI: Vaksin MR Haram, Pemerintah Wajib Sediakan yang Halal

MUI: Vaksin MR Haram, Pemerintah Wajib Sediakan yang Halal

Ulama Apresiasi Aceh Raih 3 Kategori Terbaik Wisata Halal Nasional

Ulama Apresiasi Aceh Raih 3 Kategori Terbaik Wisata Halal Nasional

LPPOM MUI Tembus Pasar Halal Dunia dengan Akreditasi Skema UEA

LPPOM MUI Tembus Pasar Halal Dunia dengan Akreditasi Skema UEA

Baca Juga

Berita Lainnya