Kamis, 25 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Info Halal

Komisi VIII: BPJPH Harus Benar-benar Profesional dan Transparan

kemenag
Menag Lukman Hakim saat peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Komisi VIII DPR RI, yang membawahi bidang agama dan sosial, mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pertama, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, perlunya penataan organisasi, tata kerja, dan sumber daya manusia.

“Kedua, BPJPH perlu segera bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa dan lembaga yang selama ini melakukan tugas sertifikasi halal,” ujar Sodik, melalui pesan singkatnya dirilis Parlementaria di Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Baca: Terkait BPJPH, Ini 3 Kewenangan MUI soal Halal

Selain itu, kata politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, BPJPH juga harus menetapkan standar dan prosedur-prosedur yang profesional. Sebagai dasar untuk penetapan fatwa halal oleh MUI sebagai bagian dari BPJPH.

Dengan kata lain, BPJPH harus memastikan protap (prosedur tetap) dan prosedurnya benar-benar profesional sehingga orang akan yakin dengan badan tersebut.

Tak kalah pentingnya, menurut Sodik, terkait anggaran. Menteri Agama katanya harus segera mengusulkan anggaran untuk BPJPH. Karena sudah menjadi sebuah badan tersendiri, maka otomatis harus ada peningkatan anggaran.

“Anggarannya tahun ini hanya Rp 17 miliar, kasihan BPJPH. Kita nanti usulkan untuk ditingkatkan atau dinaikan anggaran untuk badan ini,” ujar Sodik.

Baca: Kemenag Resmikan BPJPH, Kewenangan Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI

Hal kelima yang harus dilakukan BPJPH adalah sosialisasi. Diharapkan sosialisasi tentang tugas badan ini, serta pentingnya jaminan produk halal harus lebih ditingkatkan, dibanding sebelumnya ketika masih ditangani oleh MUI.

Hal itu kata dia semata ditujukan agar masyarakat dan dunia usaha paham tentang kehalalan sebuah produk. Terlebih lagi produk berbentuk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang harus menjadi prioritas BPJPH.

“Terakhir yang juga sangat penting yang harus dilakukan BPJPH adalah membangun dan menjaga transparansi dan akuntabilitas badan atau lembaga tersebut,” pungkasnya.

Baca: Terkait Produk Halal, MUI akan Terus Berkhidmah untuk Umat

Sebagaimana diketahui, Rabu (11/10/2017) pekan ini pemerintah melalui Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudddin, secara resmi mengambil alih pengelolaan sertifikasi halal yang sejak tahun 1986 dijalankan oleh MUI.

Pembentukan BPJPH ini sebagai amanat Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH inilah yang nantinya akan mengelola proses administrasi terhadap pendaftaran sertifikasi halal sebuah produk.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

LPPOM MUI: Sertifikasi Halal Bikin Lebih Mudah dan Menenangkan

LPPOM MUI: Sertifikasi Halal Bikin Lebih Mudah dan Menenangkan

IHW Minta Pemerintah Jalankan Pasal 59 dan 60 UU JPH

IHW Minta Pemerintah Jalankan Pasal 59 dan 60 UU JPH

Peserta Pelatihan Halal Internasional Diharapkan Lebih Paham SJH

Peserta Pelatihan Halal Internasional Diharapkan Lebih Paham SJH

Pelatihan Halal Internasional untuk LSH Luar Negeri

Pelatihan Halal Internasional untuk LSH Luar Negeri

Regulasi Jaminan Produk Halal Mendekati Final

Regulasi Jaminan Produk Halal Mendekati Final

Baca Juga

Berita Lainnya