Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Info Halal

Upaya Adakan Vaksin Halal, MUI Wajibkan Pemerintah dan Produsen

andi/hidayatullah.com
Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Aminudin Yakub, pada acara Seminar dan Diskusi Panel Imunisasi Dalam Pandangan Islam di Aula Masjid Asy-Syifa RSCM, Jakarta Pusat, Sabtu (09/09/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Asrorun Ni’am, menyatakan, MUI pernah mengajukan rekomendasi terhadap fatwa terkait imunisasi yang telah MUI putuskan.

Rekomendasi pertama, sebutnya, pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, maupun rehabilitatif, ungkap Ni’am di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).

 

Baca: Dukung Pekan Imunisasi Nasional, FPKS Minta Jaminan Kehalalan Vaksin

Pemerintah dalam rekomendasi itu pun, tegas Ni’am, wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

“Pemerintah wajib segera mengimplementasikan sertifikasi halal seluruh vaksin termasuk meminta produsen untuk segera mengajukan sertifikasi produk vaksin,” terangnya.

Selain itu, katanya, produsen wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal.

“Produsen vaksin wajib mensertifikasi halal sesuai ketentuan perundang-undangan,” lanjutnya.

Ni’am menyatakan bahwa pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan imunisasi.

“Pemerintah dan masyarakat wajib (ber)partisipasi menjaga kesehatan termasuk dengan memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi,” pungkasnya.

Baca: MUI: Vaksin Berbahan Najis dan Haram Hukumnya Haram

Hal senada disampaikan sebelumnya oleh anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Aminudin Yakub, sebagaimana diberitakan hidayatullah.com.

Kata dia, MUI menyatakan, pada dasarnya hukum imunisasi boleh (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Namun begitu, vaksin yang digunakan dalam imunisasi harus halal dan suci.

“Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis hukumnya haram,” tegas Aminudin dalam acara Seminar dan Diskusi Panel Imunisasi dalam Pandangan Islam di Aula Masjid Asy-Syifa RSCM, Jakarta Pusat, Sabtu (09/09/2017).* Ali Muhtadin

Rep: Admin Hidcom
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

BPJPH: Sejumlah Daerah Menyatakan Kawasan Wisata Halal

BPJPH: Sejumlah Daerah Menyatakan Kawasan Wisata Halal

Pelaku Usaha Harus Penuhi Kriteria Sistem Jaminan Halal

Pelaku Usaha Harus Penuhi Kriteria Sistem Jaminan Halal

Cegah Virus Corona, LPPOM MUI Terapkan Prosedur Pengecekan Pengunjung

Cegah Virus Corona, LPPOM MUI Terapkan Prosedur Pengecekan Pengunjung

Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Direktorat Khusus Halal/Syariah di Setiap Kementerian

Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Direktorat Khusus Halal/Syariah di Setiap Kementerian

LPPOM MUI: Surat Permintaan Bantuan ke Perusahaan adalah Palsu

LPPOM MUI: Surat Permintaan Bantuan ke Perusahaan adalah Palsu

Baca Juga

Berita Lainnya